KPK: Empat Pos Anggaran Rawan Ditilap 2014

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Cokelat dengan lambang partai politik peserta Pemilu 2009 di Jakarta, (22/1). Cokelat buatan Hendrawan bersama istri bermerek Momochococo dihargai Rp 4.000 menjadi salah satu sarana kampanye partai politik. TEMPO/Adri Irianto

    Cokelat dengan lambang partai politik peserta Pemilu 2009 di Jakarta, (22/1). Cokelat buatan Hendrawan bersama istri bermerek Momochococo dihargai Rp 4.000 menjadi salah satu sarana kampanye partai politik. TEMPO/Adri Irianto

    TEMPO.CO, Jakarta-Hasil studi Komisi Pemberantasan Korupsi pada triwulan terakhir 2013 menemukan empat pos anggaran negara rawan diselewengkan untuk kepentingan politik 2014. "Kami sudah memanggil dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk mewaspadai pos-pos anggaran itu," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kepada Tempo, Ahad 29 Desember 2013.

    Pos anggaran yang rawan itu, ujar Bambang, salah satunya dana optimalisasi 2014 senilai Rp 26,9 triliun yang akan disalurkan kepada 32 kementerian atau lembaga negara. Usul anggaran ini adalah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat ketika pembahasan rancangan anggaran negara dengan pemerintah dilakukan. Besaran dana optimalisasi 2014 naik dua kali lipat dibanding pada 2013, yang hanya Rp 13 triliun. “Proses pembahasannya ada yang mencurigakan," ucapnya.

    Selain dana optimalisasi, menurut Bambang, KPK mendeteksi sinyal ada potensi pembobolan bank menjelang Pemilihan Umum 2014. Dari studi oleh KPK, dalam tiga tahun terakhir, menjelang pemilu selalu terjadi aksi penyelewengan uang negara untuk menutupi kerugian akibat aksi pembobolan bank. Menjelang Pemilu 2009, misalnya, ada pembobolan Bank Century, yang berujung pengucuran duit bailout Rp 6,7 triliun.

    Menurut Bambang, untuk mengawasi dan mencegah pembobolan bank pada tahun politik 2014, komisi antikorupsi telah berkomunikasi dengan penegakan hukum lain yang bertugas menangani kasus kejahatan perbankan."Selain dua pos itu, pemberian pos anggaran hibah dan bantuan sosial juga harus diwaspadai," katanya.

    Indonesia Corruption Watch menduga akan terjadi peningkatan kasus korupsi politik pada tahun depan karena bertepatan dengan pemilu legislatif dan presiden. Pada 2012-2013, ICW mencatat sedikitnya 75 politikus terjerat kasus korupsi. Mereka antara lain anggota legislatif, kepala daerah, ketua umum partai, dan menteri. “Menjelang pemilu, korupsi oleh para politikus cenderung meningkat,” kata anggota Badan Pekerja ICW, Abdullah Dahlan.

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga tak mau berpangku tangan. Menurut Kepala PPATK Muhammad Yusuf, pihaknya sudah meminta Komisi Pemilihan Umum menyetor identitas pengurus partai politik peserta Pemilu 2014. Tujuannya, kata dia, mendeteksi lalu lintas duit negara yang diselewengkan untuk kepentingan politik. “Memorandum of understanding soal itu akan segera diteken,” kata Yusuf kemarin.

    Anton Aprianto


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.