TEMPO.CO, Jakarta- Rapat koordinasi yang digelar Wakil Presiden Boediono bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan dan sejumlah menteri ekonomi, Sabtu 4 Januari 2014, ternyata belum menentukan sikap atas kenaikan harga elpiji kemasan 12 kilogram. Soal sikap pemerintah terhadap kebijakan Pertamina yang menaikkan harga elpiji tabung 12 kilogram akan diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini, Ahad 5 Januari 2014.
“Yang jelas, besok akan ada rapat. Kita akan laporkan ke Bapak Presiden,” kata Boediono di Istana Wakil Presiden, Sabtu 4 Januari 2014. Rapat di Istana Wapres yang membahas kenaikan harga elpiji 12 kilogram itu atas instruksi Presiden.
Boediono menambahkan, pemerintah saat ini mencoba mengantisipasi kemungkinan terhambatnya pelaksanaan kebijakan harga elpiji 12 kilogram. Di samping itu, pertimbangan dari para menteri dan pejabat negara turut masuk dalam kesimpulan yang akan dilaporkan kepada SBY. "Jadi, hari ini kita belum menyampaikan sisi situasi yang akan diambil, namun kita akan laporkan kepada presiden."
Wapres menegaskan, pemerintah menjamin ketersediaan pasokan elpiji kemasan 12 kilogram. "Kita amankan untuk supply, jangan sampai ada kekurangan kebutuhan di lapangan," katanya.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan rapat koordinasi di kantor Wakil Presiden akan berdampak baik bagi masyarakat. Namun ia enggan memaparkan apa yang dimaksud efek baik bagi masyarakat. “Jangan menyimpulkan sendiri. Tapi, yang jelas, sangat baik pembahasan kita,” ucapnya.
PT Pertamina, sejak 1 Januari 2014, menaikkan harga elpiji nonsubsidi kemasan 12 kilogram sebesar 57 persen atau sekitar Rp 3.959 per kilogram. Dengan kenaikan itu, harga elpiji kemasan 12 kilogram menjadi sekitar Rp 117 ribu per tabung dari sebelumnya sekitar Rp 70 ribu.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso meminta agar keuangan Pertamina diaudit. "Selama ini Pertamina selalu beralasan rugi sekian triliun,” katanya kepada Tempo. Priyo menilai kebijakan Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kilogram tidak tepat karena diterapkan saat Dewan Perwakilan Rakyat sedang dalam masa reses.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan partainya menolak kenaikan harga elpiji 12 kilogram. "Kenaikan itu akan menimbulkan inflasi yang akhirnya akan membebani rakyat,” ucapnya melalui pesan pendek.
PRIHANDOKO|FRANSISCO ROSARIANS
