Banjir Jakarta, Jokowi Lumayan, Pusat Nol

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Arus lalu lintas tersendat saat sejumlah pengendara kendaraan bermotor berusaha melewati banjir yang menggenangi jalan Benyamin Suaeb, Kemayoran, Jakarta (20/1). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Arus lalu lintas tersendat saat sejumlah pengendara kendaraan bermotor berusaha melewati banjir yang menggenangi jalan Benyamin Suaeb, Kemayoran, Jakarta (20/1). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta-– Manajer Penanganan Bencana Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Mukri Friatna mengatakan upaya yang dilakukan pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama untuk menanggulangi banjir Jakarta paling tinggi hanya bernilai 6. Sungguh pun begitu, ujarnya, upaya-upaya itu patut mendapat apresiasi dibandingkan dengan upaya yang dilakukan pemerintah pusat. “Pemerintah pusat belum ada tindakan apa-apa, kami beri nilai 0 (nol)," ujarnya ketika dihubungi Senin 20 Januari 2014.

    Penanggulangan banjir di Jakarta memang bukan cuma tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta. Ada bagian yang harus dilakukan pemerintah pusat, misalnya menjaga kawasan konservasi di hulu Ciliwung. “Pemerintah pusat maupun DKI Jakarta sama-sama memiliki pekerjaan rumah untuk menanggulangi banjir Ibu Kota,” ujar ahli tata kota dari Universitas Trisakti dan pendiri komunitas Green Map Jakarta, Nirwono Joga.

    Pengamat tata kota dari Universitas Indonesia, Firdaus Ali, dan M. Jehansyah Siregar, pengamat tata kota dari Institut Teknologi Bandung, menilai salah satu upaya terbaik pemerintah DKI berkaitan dengan banjir adalah dalam merelokasi penduduk dari bantaran sungai dan waduk serta normalisasi sungai-sungai kecil. Adapun untuk normalisasi sungai-sungai besar dan pembuatan waduk yang menjadi tanggung jawab pusat, Mukri, Firdaus, dan Jehansyah sepakat memberi angka merah.

    Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohamad Hasan mengakui koordinasi dengan pemerintahan DKI Jakarta saat ini lebih mudah. Ia juga memuji langkah-langkah pemerintah DKI sejauh ini. “Top markotop-lah,” kata dia.

    Namun dia juga menekankan peran pemerintah pusat yang sudah memulai normalisasi 13 sungai dan sodetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Saat ini tinggal normalisasi Kali Krukut yang belum tertangani. Itu pun tersangkut pembebasan lahan yang menjadi kewajiban pemerintah DKI Jakarta. “Kami kan tidak bisa mengendalikan masyarakat,” kata dia.

    Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membenarkan bahwa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan DKI Jakarta menjadi problem tersendiri dalam upaya mengatasi banjir Jakarta. Untuk itu, ia mengaku siap pasang badan, sebelum pemerintah pusat lewat Kementerian Pekerjaan Umum turun tangan mengatasi banjir di Ibu Kota. "Soalnya, kalau ada apa-apa, saya yang kena dulu," katanya.

    SYAILENDRA | SINGGIH SOARES | TRIARTINING PUTRI | WURAGIL

    Terkait:
    Ahok: Gimana Enggak Banjir Kalau Tanggul Dibolongi?

    Jokowi Rembuk Banjir di Katulampa, Ini Hasilnya

    Banjir, Jakarta Dikepung Macet

    Jokowi: Jakarta Bangun Waduk Ciawi dan Sukamahi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.