Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Caleg 'Bermasalah' Kembali ke Senayan

image-gnews
Sejumlah poster caleg masih tertempel di sekitar Jalan Inggit Garnasih, Bandung, Jawa Barat, (6/4). Sebagian besar atribut kampanye di wilayah Bandung belum ditertibkan oleh petugas kendati sudah memasuki masa tenang. TEMPO/Prima Mulia
Sejumlah poster caleg masih tertempel di sekitar Jalan Inggit Garnasih, Bandung, Jawa Barat, (6/4). Sebagian besar atribut kampanye di wilayah Bandung belum ditertibkan oleh petugas kendati sudah memasuki masa tenang. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon legislator inkumben, yang pernah disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi atau terlibat gerakan pelemahan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, akan kembali ke Senayan. Para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut sebagian mengantongi suara terbanyak di daerah pemilihan masing-masing.

Di dua daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur, dua politikus Partai Golkar, Setyo Novanto (NTT II) dan Melchias Marcus Mekeng (NTT I), sama-sama mengantongi suara yang cukup untuk kembali masuk Senayan.

“(Perolehan) suara Herman Hery (PDI Perjuangan) lebih besar daripada suara caleg Partai Golkar, Setya,” kata staf Sekretariat Golkar, Heri Liman, akhir pekan lalu. Nama Setya disebut oleh saksi Lukman Abbas dalam sidang kasus PON di Pengadilan Korupsi Pekanbaru. Adapun Melchias pernah disebut dalam kasus alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah. Namun kedua politikus senior Golkar ini membantah tudingan-tudingan itu.

Herman merupakan anggota DPR yang disebut terlibat kasus simulator kemudi oleh saksi Ajun Komisaris Besar Thedy Rusmawan dalam persidangan. Herman Hery, yang mendapat 115 ribu suara, juga membantah memiliki kaitan dengan kasus simulator.

Politikus Golkar, Aziz Syamsuddin, yang disebut oleh terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Palembang menerima aliran dana, juga dipastikan lolos ke DPR dari wilayah Lampung Tengah. “Insya Allah (Golkar dapat) dua kursi di Lampung II,” kata Aziz, yang menyatakan tidak tahu-menahu soal tudingan itu.

Nama lain yang kerap dikaitkan dalam kasus Hambalang dan terpilih kembali adalah politikus Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono. Ia terpilih di Jawa Timur VII dengan dukungan 102 ribu suara hanya di Pacitan, asal orang tuanya, Susilo Bambang Yudhoyono. Jumlah suara ini belum termasuk di Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Trenggalek. “Suaranya sudah lebih-lebih,” kata Frend Mashudi, anggota tim Griya Aspirasi Edhie Baskoro Yudhoyono.

Ibas sendiri membantah terlibat kasus pembangunan pusat olahraga itu. “Saya katakan tudingan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Seribu persen,” katanya beberapa waktu lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gedung Dewan di Senayan pun kembali diisi sejumlah politikus yang kerap dianggap ikut melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti Fahri Hamzah (PKS), Desmond Junaidi Mahesa (Gerindra), dan Syarifuddin Sudding (Hanura). Fahri terpilih di Nusa Tenggara Barat, Desmond dari Banten II, dan Sarifuddin yakin menduduki kursi Hanura dari Sulawesi Tengah. Desmon mengatakan ia akan terus “menyerang” KPK.

Fahri menilai kewenangan KPK terlalu besar, misalnya mengenai penyadapan. Menurut dia, kewenangan itu seharusnya dibatasi dengan undang-undang.

Wakil KPK Zulkarnain khawatir kehadiran muka lama tersebut melanggengkan ancaman terhadap upaya pemberantasan korupsi dalam lima tahun ke depan. “Ancaman bisa datang lagi, sehingga kita harus semakin mengawal proses legislasi,” kata Zulkarnain kepada Tempo.

TIM TEMPO

Topik terhangat:

Pelecehan Siswa JIS
| Kisruh PPP | Jokowi | Prabowo | Pemilu 2014

Berita terpopuler:
6 Cerita Mengejutkan di Balik Konflik PPP 

JIS Buat Surat Edaran, Begini Isinya 

Suryadharma Ali Dilengserkan dari Ketua Umum PPP 

Indra: Penampilan Timnas U-19 Meningkat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

12 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

13 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

23 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

2 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.