Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dinasti Politik ke Senayan

image-gnews
Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputri berjabat tangan dengan Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad didampingi Puan Maharani, Joko Widodo dan Duta Besar Malaysia Dato Seri Zahrain Mohamed Hashim (kanan), sebelum melakukan pertemuan tertutup, di rumah kediaman Jalan Teuku Umar, Jakarta (14/4). Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai kondisi politik regional di ASEAN dan politik Internasional.TEMPO/Imam Sukamto
Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputri berjabat tangan dengan Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad didampingi Puan Maharani, Joko Widodo dan Duta Besar Malaysia Dato Seri Zahrain Mohamed Hashim (kanan), sebelum melakukan pertemuan tertutup, di rumah kediaman Jalan Teuku Umar, Jakarta (14/4). Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai kondisi politik regional di ASEAN dan politik Internasional.TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota keluarga dan kerabat para tokoh politik diperkirakan akan membanjiri Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat berdasarkan rekapitulasi suara sementara Pemilu 2014 tingkat daerah.

Mereka yang kebanyakan generasi kedua dari elite politik tersebut, antara lain, dari keluarga Megawati Soekarnoputri (PDI Perjuangan), Susilo Bambang Yudhoyono (Partai Demokrat), dan Prabowo Subianto (Partai Gerindra).

Dari hasil penghitungan suara sementara, mereka berhasil meraup suara terbanyak dibanding kandidat lain separtai. Anggota keluarga Megawati yang akan berkantor di Senayan adalah Puan Maharani, Puti Guntursoekarno, dan Guruh Soekarnoputra.

Puan saat ini masih menjabat Ketua Fraksi PDIP. "(Perolehan) Suaranya minimal sama, bahkan berpotensi terus naik," kata Ketua Dewan Pengurus Cabang PDIP Surakarta, FX Hadi Rudyatmo. Jika sukses melaju ke Senayan, ini kedua kalinya Puan menjadi wakil rakyat. Pada 2009, ia lolos dari wilayah yang sama: Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali, dengan suara yang lebih tinggi dari nilai kursi DPR.

Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarnoputri kembali lolos dari daerah pemilihan Ciamis, Kuningan, dan Banjar. Cucu Sukarno dari Guntur Soekarnoputra ini menjadi satu-satunya calon legislator PDI Perjuangan yang lolos dari daerah itu. Puti meraih 93 ribuan suara.

Sementara itu, Guruh Sukarno Putra unggul di daerah pemilihan Surabaya-Sidoarjo. Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Surabaya, Armudji, mengatakan nama Sukarno di belakang adik Megawati itu menjadi penarik suara pemilih. "Itu salah satu faktor penting," kata Armudji. Soal rajin atau tidaknya Guruh mendatangi konstituen, Armudji tak tahu.

Adapun anggota keluarga Yudhoyono yang berhasil lolos adalah Edhie Baskoro Yudhoyono, Sartono Hutomo, serta Dwi Astuti Wulandari. Ketiganya adalah bagian dari 15 nama anggota keluarga besar Yudhoyono yang masuk daftar calon. Putra dan sepupu Yudhoyono, Edhie serta Sartono, terpilih dari Jawa Timur VII. Sedangkan Dwi, yang merupakan anak Hadi Utomo, adik ipar Yudhoyono, maju dari daerah DKI Jakarta I.

Di luar kedua keluarga itu, kerabat tokoh politik lain juga terpilih sebagai anggota Dewan. Anak Atut Chosiyah, yakni Andika Hazrumy, terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Golkar. Dia sebelumnya anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan Partai Gerindra menempatkan Aryo Djojohadikusumo sebagai legislator dari keluarga Prabowo. Keponakan dan putra Hashim P.S. Djojohadikusumo ini berhak menduduki satu-satunya kursi yang diraih Gerindra di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu.

Petinggi PPP, Suryadharma Ali, juga berhasil mendorong anaknya, Kartika Yudhisti, sebagai wakil rakyat yang terhormat. Di kubu PAN, Hanafi Rais, yang merupakan putra mantan Ketua MPR Amien Rais, ikut melenggang ke Senayan.

Menanggapi masuknya Hanafi Rais ke DPR, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan partai menempatkan calon legislator sesuai dengan kekuatan basis sosialnya. "Hanafi Rais besar dan tinggal di Yogyakarta," kata Viva.

Adapun Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun mengatakan suksesnya kerabat tokoh politik meraih kursi wakil rakyat adalah akibat sistem proporsional terbuka. Sistem itu membuat antarcaleg jorjoran menggelontorkan dana. "Lha, yang punya resources ini mereka," kata dia.

WAYAN AGUS | MUHAMMAD MUHYIDDIN | FAJERIAL | AHMAD FIKRI | NOFIKA DIAN NUGROHO | ANANG ZAKARIA


Topik terhangat:
Hadi Poernomo | Pelecehan Siswa JIS | Kisruh PPP | Jokowi | Prabowo

Berita terpopuler:
Wawancara Khusus Kepala JIS: Kasus Ini Amat Berat
Prabowo-Hatta Dideklarasikan di Grahadi Surabaya
Timnas U-19 Siap Bersaing di Grup B Piala Asia

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

35 menit lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

Puan Maharani mengklaim dia tidak memberi instruksi kepada Fraksi PDIP di DPR mengenai pengajuan hak angket.


Perludem: Capaian Keterwakilan Perempuan di DPR Periode 2024-2029 Tertinggi Sepanjang Sejarah

1 jam lalu

Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melakukan aksi menolak PKPU 10 pasal 8 ayat 2 di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023. Dalam aksinya mereka menolak peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 itu dianggap dapat mengancam keterwakilan perempuan dalam berpolitik di masa pemilu yang akan datang, Mereka juga mendesak agar KPU mengembalikannya pada ketentuan pembulatan ke atas sesuai ketentuan sebelumnya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Perludem: Capaian Keterwakilan Perempuan di DPR Periode 2024-2029 Tertinggi Sepanjang Sejarah

Angka keterwakilan perempuan di parlemen diproyeksikan meningkat di DPR RI pada periode 2024-2029. Anggota legislatif perempuan diperkirakan akan menempati 128 dari 580 kursi yang tersedia di Senayan atau 22,1 persen. Jumlah itu lebih tinggi 1,6 persen dari hasil Pemilu 2019.


DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

1 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.


Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

4 jam lalu

Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

Usai Pileg 2024, kursi ketua DPR jadi pembahasan menarik berikutnya. Benarkah jatah kursi ketua DPR hanya hak partai pemenang pemilu?


Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang

7 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang

PKS mengungkapkan sejumlah alasan menolak pengesahan RUU DKJ menjadi undang-undang.


Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

18 jam lalu

Prabowo Subianto bersama Megawati Sukarnoputri saat menyaksikan pertandingan Pencak Silat di Padepokan Silat TMII, Jakarta Timur, Rabu 29 Agustus 2018. Ryan Dwiky Anggriawan/TEMPO
Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

Puan Maharani melempar sinyal bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo pasca-Pemilu 2024 bisa saja terjadi.


Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA

21 jam lalu

Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA

Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dengan tegas menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

1 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

1 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

Ihwal usul PKS, apakah masih ada peluang merevisi UU DKJ?


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

1 hari lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.