Istana Tak Tegas pada Penggagas Obor Rakyat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta-Istana Negara menyatakan masih menunggu proses hukum terhadap penggagas tabloid Obor Rakyat, Setiyardi Budiono, sebelum mempertimbangkan pemberian sanksi untuk staf khusus kepresidenan itu.

    "Mari kita tunggu hasil pemeriksaan Polri. Itu bagian dari proses yang harus dihormati," kata juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha, di Jakarta Rabu 26 Juni 2014.

    Sebelumnya, Mabes Polri menetapkan Obor Rakyat sebagai bentuk kampanye hitam terhadap calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kepolisian mengusut kasusnya setelah Dewan Pers menyatakan Obor Rakyat bukan produk jurnalistik dan mendapat aduan dari tim hukum pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

    Markas Besar Polri memeriksa Setiyardi pekan lalu. Meskipun begitu, Indonesia Police Watch menilai kepolisian masih lamban menangani kasus tabloid Obor Rakyat. "Mereka terlihat ragu saat ada yang mengaitkan pengelola tabloid dengan staf khusus kepresidenan," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane.

    Setiyardi menyeret Istana Negara lantaran dia merupakan asisten dari staf khusus presiden, Velix Wanggai. Velix sudah mengatakan tak ada instruksi Istana atas pembuatan, penerbitan, dan penyebaran tabloid tersebut. Aktivitas itu dinyatakan sebagai kegiatan pribadi yang tak terikat tugas Istana.

    Setiyardi juga menampik keterlibatan Istana dalam kampanye gelap itu. Dia berdalih, Obor Rakyat digarap saat cuti panjang. Dia juga tetap akan menerbitkan dan menyebarkan edisi selanjutnya.

    Namun Poempidia Hidayat, anggota tim sukses calon wakil presiden pasangan nomor urut 2, Jusuf Kalla, menuding ada keterlibatan bekas staf khusus Kalla sekaligus pemilik Inilahcom Group, Muchlis Hasyim Yahya, di balik Obor Rakyat itu.

    Muchlis, ujar Poempidia, adalah konsultan media Hatta Rajasa, calon wakil presiden nomor urut 1 yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Tudingan itu merujuk pada PT Mulia Kencana Semesta, yang disebutnya sebagai perusahaan pencetak selebaran itu.

    Muchlis dan Setiyardi telah membantah tudingan Poempidia. "Silakan tulis apa saja, aku yakin dan percaya Allah tidak tidur dan akan membalas semua perbuatan masing-masing," kata Muchlis.

    Hatta juga membantah. "Tidak benar. Tidak benar itu," kata Hatta.

    TIKA PRIMANDARI | REZA ADITYA | AISHA SHAIDRA | MUHAMMAD RIZKI | FRANSISCO ROSARIANS | PURWANTO

    Berita Lain
    Gitaris Queen Nyatakan Lagu Prabowo Tak Berizin

    Soal Seragam Nazi, Dhani Balik Kecam Pengkritik

    Glenn Fredly Kecewa Dhani Pakai Baju Mirip Nazi

    Himmler, Pejabat Nazi yang Ditiru Ahmad Dhani  



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.