Pemilih Jokowi Lari Gara-gara Kampanye Hitam

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lukisan Joko Widodo berjudul Pluralis Man karya Ridwan Manantik dipamerkan di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 23 Juni 2014. Dalam Konser Kebangsaan bertajuk Langkah Sang Pemimpin, 10 karya pelukis dilelang dan kemudian disumbangkan ke rekening Jokowi-JK. TEMPO/Nurdiansah

    Lukisan Joko Widodo berjudul Pluralis Man karya Ridwan Manantik dipamerkan di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 23 Juni 2014. Dalam Konser Kebangsaan bertajuk Langkah Sang Pemimpin, 10 karya pelukis dilelang dan kemudian disumbangkan ke rekening Jokowi-JK. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - – Hasil sigi Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan elektabilitas Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul tipis dibanding Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Peneliti Lingkaran Survei, Fitri Hari, mengatakan elektabilitas Jokowi-Kalla sebesar 45 persen dan Prabowo-Hatta 38,7 persen. “Hanya terpaut sekitar 6 persen,” kata Fitri saat memaparkan hasil survei. Dalam riset yang digelar 1-9 Juni itu, 16,3 persen dari 2.400 responden belum memutuskan calon yang akan didukung.

    Tingkat keterpilihan Jokowi-Kalla belakangan cenderung tak mengalami kenaikan. Sedangkan Prabowo-Hatta melejit. Sebelumnya, hasil survei Lembaga Survei Indonesia dan International Foundation for Electoral System menunjukkan selisih elektabilitas Jokowi dan Prabowo hanya terpaut sekitar 4 persen. Dalam survei yang digelar 1-10 Juni terhadap 2.009 responden itu, tingkat keterpilihan Jokowi sebesar 43 persen dan Prabowo 39 persen. Sedangkan yang tak menjawab dan tak tahu sebesar 18 persen.

    Menurut Fitri Hari, elektabilitas Jokowi-Kalla terus terkejar terutama karena kampanye hitam yang mendera pasangan nomor urut dua tersebut. Misalnya, beredarnya tabloid Obor Rakyat yang menyatakan Jokowi sebagai calon presiden boneka dan tak beragama Islam. Kepala Kepolisian Jenderal Sutarman pada Rabu lalu mengaku tak dapat menghentikan peredaran edisi ketiga Obor Rakyat atau mencegah peredaran keempat tabloid tersebut."Siapa institusi yang dapat menghentikan orang agar tidak mencetak? Itu bukan ranahnya polisi,” kata Sutarman.

    Fitri Hari menilai kampanye hitam seperti yang disebarkan Obor Rakyat berpengaruh terhadap pemilih. Hasil riset Lingkaran Survei menunjukkan 20 persen pemilih mempercayai kampanye tak terpuji tersebut. Menurut dia, pendukung Jokowi yang beralih akibat isu kampanye hitam bisa mencapai 5-10 persen. Para pemilih mengambang pun, kata Fitri Hari, bisa terpengaruh isu kampanye ini.

    Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Kuskrido Ambardi, juga menilai kampanye hitam bakal mempengaruhi elektabilitas Jokowi-Kalla. “Isu agama akan selalu berdampak,” kata Kuskrido.

    Juru bicara tim pemenangan Jokowi-Kalla, Anies Baswedan, mengatakan kampanye hitam terhadap jagoannya sembilan kali lebih banyak ketimbang yang ditujukan kepada Prabowo-Hatta. “Itu hasil pemantauan kami di daerah,” kata Anies. “Semua itu isinya fitnah.” Menurut dia, tim Jokowi-Kalla tak fokus melawan kampanye hitam, melainkan lebih fokus berkampanye positif.

    Anggota Badan Pengawas Pemilu, Daniel Zuchron, membantah lembaganya membiarkan kampanye hitam. “Apa pun bentuknya, kami terus mengawasi,” ujarnya. Dia mengklaim sudah bekerja sama dengan intelijen kepolisian untuk mengawasi peredaran Obor Rakyat. Tapi Badan Pengawas tak bisa merazia tabloid tersebut karena tak punya kewenangan.

    Ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud Md., membantah Jokowi paling dirugikan akibat kampanye hitam. Dia mengklaim Prabowo juga dirugikan oleh kampanye hitam dari kubu lawan. Mahfud menilai polisi harus bertindak mengusut semua kampanye hitam. “Biar diselesaikan secara hukum.”

    GANGSAR PARIKESIT | AMRI MAHBUB | NURUL MAHMUDAH | SAID HELABY

    Terpopuler:
    Ada Siswa SMA 3 yang Lebih Parah dari Arfiand 

    Pemecatan Kader Golkar, Ical Bakal Diserang Balik

    Tentara Pembakar Tukang Parkir Monas di POM Guntur



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.