Golkar dan PDIP Berebut Kursi Ketua DPR

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani (kanan) bersama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kiri) memberi keterangan pers seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PDIP, Megawati dikediamannya di Jl. Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/5). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani (kanan) bersama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kiri) memberi keterangan pers seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PDIP, Megawati dikediamannya di Jl. Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/5). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar dan PDI Perjuangan mengincar posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sharif Cicip Sutardjo mengatakan partainya sudah melakukan lobi politik dengan Koalisi Merah Putih. "Insya Allah akan jadi Ketua DPR kalau sesuai dengan Undang-Undang MD3 baru," kata Cicip seusai upacara kemerdekaan di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad 17 Agustus 2014.

    Peluang Golkar menempatkan kadernya di posisi pimpinan DPR terbuka setelah Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) mengubah mekanisme penunjukan Ketua DPR, Juli lalu. Ketua DPR awalnya merupakan jatah peraih kursi terbanyak pemilu legislatif. Namun aturan baru memungkinkan Ketua DPR dipilih melalui pemilihan suara terbanyak.

    Dalam pemilihan pimpinan DPR, Oktober mendatang, setiap fraksi mengajukan usul dan diputuskan melalui voting.Golkar meraih 91 kursi dalam pemilihan legislatif—paling banyak di antara partai pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Koalisi Golkar dengan Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, serta Partai Amanat Nasional mencapai 292 kursi atau separuh lebih kursi di parlemen. Dengan mekanisme voting, Koalisi Merah Putih kemungkinan besar dapat mengantongi tiket pimpinan DPR. Jumlah kursi koalisi bisa bertambah dari Demokrat, dengan 61 kursi, yang mengklaim netral.

    PDI Perjuangan, meskipun memenangi pemilu, hanya mengumpulkan 207 kursi dengan mitra koalisinya, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Hanura. Sumber di Golkar menyebutkan posisi Ketua DPR merupakan syarat Golkar ketika diajak bergabung dalam koalisi. Menurut sumber itu, Golkar mengajukan Bendahara Umum Setya Novanto sebagai kandidat. Setya dianggap mampu membawa kepentingan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Koalisi Merah Putih. "Dia jago bicara soal anggaran," katanya.

    Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menambahkan, Golkar layak mengusung kader terbaiknya menjadi pimpinan DPR. Mitra koalisi lainnya juga mendukung Setya sebagai Ketua DPR karena pengalamannya. "Setya adalah politikus bagus dan memiliki karier politik cemerlang," ujar politikus PAN, Chandra Tirta Wijaya.
    Setya hanya tersenyum saat ditanya soal peluangnya menjadi calon Ketua DPR. "Terserah partai saja. Saya belum tahu ke depan seperti apa," ucap Setya seusai pembacaan pidato kenegaraan presiden di Senayan, Jumat lalu.

    Di kubu PDI Perjuangan, Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto mengatakan partainya berkukuh menginginkan posisi Ketua DPR ditempati pemenang pemilu legislatif. Menurut dia, ada tiga kader yang layak menjadi Ketua DPR karena pengalamannya, yaitu Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, dan Pramono Anung. Nama Puan disebut-sebut memiliki kans terkuat. Puan, kata Bambang, layak masuk kandidat Ketua DPR karena sampai saat ini menjabat Ketua Fraksi PDIP, sehingga dianggap piawai melobi partai lain. Bambang menuturkan, partai belum menentukan kader yang akan didorong menjadi Ketua DPR. PDIP, kata dia, masih fokus pada uji materi Undang-Undang MD3 tentang mekanisme pemilihan pimpinan DPR.

    SUNDARI | TRI SUHARMAN

    Topik terhangat:

    ISIS
    | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

    Berita terpopuler lainnya:
    Hamdan Zoelva Tak Takut Pengerahan Massa Prabowo-Hatta

    Menebak Isi Hati Megawati di 17 Agustus 

    Prabowo: Kecurangan Pilpres Catatan Buruk Sejarah 

    Jokowi: Subsidi RAPBN 2015 Terlalu Besar


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.