Pasca Putusan MK, Jokowi: Saatnya Bergerak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Joko Widodo, menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam sengketa pemilihan presiden memberikan sinyal baginya untuk bergerak lebih cepat menyiapkan pemerintahan mendatang.

    "Kami berdua segera merencanakan pemerintahan baru kami,” kata Jokowi—panggilan Joko Widodo—ketika bersama wakil presiden terpilih menggelar jumpa pers di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, setelah Mahkamah membacakan putusan sengketa pemilihan presiden, Kamis malam 21 Agustus 2014. (Baca: MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo)

    Jokowi juga mengapresiasi putusan MK itu. Dia mengaku akan segera menjalin komunikasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan transisi pemerintahan. "Saya akan secepatnya bertemu dengan Presiden SBY untuk membicarakan permasalahan yang ada di pemerintahan ini, sehingga bisa dilakukan perbaikan,” kata dia.

    Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan permohonan perselisihan hasil pemilihan presiden yang diajukan Prabowo-Hatta di Gedung Mahkamah Konstitusi, kemarin, secara bulat menolak gugatan itu. “Menolak permohonan pemohon seluruhnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan. (Baca: Hakim MK: Pemilu Ulang Tak Ubah Suara Prabowo)

    Kubu Prabowo-Hatta menerima putusan itu. “Kami menerima putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan yang final terhadap pilpres,” kata Tantowi Yahya, juru bicara koalisi Merah-Putih, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta. Pengakuan itu tertuang dalam tiga lembar pernyataan sikap koalisi Merah-Putih yang diteken Prabowo dan enam ketua umum partai penyokong Prabowo, termasuk Hatta. Partai Demokrat sebagai bagian koalisi memilih absen.

    Mahkamah menilai fakta persidangan dan alat bukti dari Prabowo-Hatta Rajasa tidak menguatkan dan sebagian tidak relevan dengan dalil yang dituduhkan. Pasangan ini menggugat hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan selisih 8,4 juta suara. Tuduhannya, KPU dan Jokowi-Kalla melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. (Baca: Begini Arti Terstruktur, Sistematis, dan Masif)

    Sedianya, Prabowo sendiri yang akan membacakan pernyataan sikap itu. Tapi, setelah menggelar rapat tertutup untuk membahas sikap koalisi bersama enam ketua umum partai penyokongnya di Grand Hyatt, Prabowo memilih meluncur ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat guna menjenguk para relawannya yang terluka dalam demonstrasi selama mengawal persidangan di Mahkamah Konstitusi.

    Tantowi mengatakan koalisi Merah-Putih akan tetap solid dan berkomitmen berada di luar pemerintahan. Tantowi juga mengklaim tidak hadirnya perwakilan Demokrat dalam momen itu bukan berarti partai di bawah pimpinan Yudhoyono tersebut bakal hengkang dari koalisi. Dimotori Gerindra, koalisi ini diisi Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. “Masalah ketidakhadiran tidak begitu penting, yang penting komitmen,” kata dia. (Baca: Pasca-vonis MK, Golkar Tetap Dukung Prabowo-Hatta)

    Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua membantah ketidakhadiran perwakilan Demokrat dalam pernyataan sikap koalisi Merah-Putih merupakan sinyal partai itu merapat ke presiden terpilih Joko Widodo. “Tidak ada itu sinyal seperti itu. Kami tidak hadir bukan berarti tidak mendukung pernyataan tim pendukung Prabowo,” kata dia. “Itu komitmen politik. Sudah dari awal kami ingin menjadi oposisi pemerintah ke depan.”

    YOLANDA RYAN | AMOS SIMANUNGKALIT | REZ ADITYA | TIKA PRIMANDARI | RAYMUNDUS RIKANG | ANTON A



    Berita Lainnya:
    Pasca Putusan, Polisi Masih Jaga Gedung MK
    Nusron: Pendukung Jokowi Tak Akan Diistimewakan
    Gugatan Prabowo Ditolak, Merdeka Barat Sepi 
    Pasca-vonis MK, Golkar Tetap Dukung Prabowo-Hatta


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.