TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah presiden terpilih Joko Widodo bakal menanggung beban subsidi bahan bakar minyak setelah pertemuannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak spesifik membahas masalah tersebut. “Pembahasan masalah umum. Persoalan teknis akan ditindaklanjuti oleh tim transisi dan kementerian terkait,” kata Yudhoyono dalam keterangan pers seusai pertemuan kepada wartawan di Sheraton Laguna, Nusa Dua, Rabu malam 27 Agustus 2014.
Jokowi menyatakan hal senada. Menurut dia, RAPBN 2015 memang dibicarakan agak detail. “Tapi selanjutnya akan ditindaklanjuti tim transisi dan kementerian yang ada,” kata Jokowi.
Ini adalah pertemuan pertama Jokowi dengan Yudhoyono sejak penetapan putusan Mahkamah Konstitusi yang meneguhkan kemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden. Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, dua hari yang lalu, mengatakan salah satu agenda pertemuan adalah kenaikan harga BBM. Namun Staf Khusus Kepresidenan Bidang Politik, Daniel Sparingga, mengatakan masalah kenaikan harga BBM lebih baik diselesaikan pemerintah baru.
Adapun pemerintah Jokowi sudah siap mengantisipasi hal tersebut. Tim Transisi saat ini mempertimbangkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. “Kami siap tidak populer. Pak Jokowi berani mengambil keputusan,” kata salah seorang deputi Tim Transisi Jokowi, Hasto Kristiyanto, kepada Tempo kemarin. Menurut dia, Jokowi-Kalla menghormati keputusan Yudhoyono. “Jika SBY menolak menaikkan (harga BBM), Pak Jokowi siap."
Kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Kelangkaan ini merebak karena PT Pertamina memangkas kuota penyaluran ke SPBU sejak 18 Agustus 2014. Pemangkasan dilakukan agar kuota sebesar 46 juta kiloliter mencukupi sampai akhir tahun. Jika tidak, Pertamina memperkirakan kuota BBM akan habis pada November untuk solar dan Desember untuk Premium.
Kuota sebesar 46 juta kiloliter itu sebenarnya lebih kecil daripada kebutuhan 48 juta kiloliter. Namun hal itu ditetapkan guna memangkas beban subsidi yang terus membengkak. Pada 2011, beban subsidi mencapai Rp 49,5 triliun, dan menjadi Rp 246,5 triliun pada 2013.
Penyusutan jumlah BBM bersubsidi sebesar 2 juta kiloliter itu ditutup dengan pengucuran ke SPBU yang tak sebesar kebutuhan harian. Jika kucuran dilakukan sebesar kebutuhan harian, akhir tahun akan terjadi defisit 1,35-1,5 juta kiloliter. "Ada defisit kuota yang sangat mengkhawatirkan," kata Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina, Suhartoko.
Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti mengatakan beban politik pemerintah Jokowi akan lebih rendah apabila Yudhoyono menaikkan harga BBM saat ini. Namun menaikkan harga BBM menjadi suatu hal yang berat bagi pemerintah karena berpengaruh ke persoalan lain. “Saya akan acungi jempol jika SBY berani menaikkan harga BBM sekarang,” kata Ikrar.
RIDHO JUN PRASETYO | AYU PRIMA SANDI | ROFIQI HASAN | NATALIA SANTI
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Siapa Ketua DPR | Sengketa Pilpres | ISIS | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Prabowo: Kalian Berkhianat? Dapat Apa dari Jokowi?
Hatta ke Prabowo: Mau Sampai Kapan Begini Terus?
Ada Ketegangan Selama Prabowo Menonton Putusan MK
Kenapa Prabowo Tolak Berpidato Seusai Putusan MK?
