Jokowi-Kalla Beda Sikap Soal Perampingan Kabinet

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, memberi penjelasan pada media saat konferensi pers di rumah dinas Gubernur, Jakarta (21/8). Dalam konferensi pers  Jokowi mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua gugatan atas sidang sengketa perselisihan hasil pemilu presiden. Tempo/Aditia Noviansyah

    Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, memberi penjelasan pada media saat konferensi pers di rumah dinas Gubernur, Jakarta (21/8). Dalam konferensi pers Jokowi mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua gugatan atas sidang sengketa perselisihan hasil pemilu presiden. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden-wakil presiden terpilih 2014-2019, Joko Widodo-Jusuf Kalla, masih berbeda sikap ihwal gagasan perampingan kabinet yang diajukan Tim Transisi. Jokowi tak mempersoalkan bagaimana postur kabinetnya. Sedangkan Kalla tetap menginginkan kabinet terdiri atas 34 kementerian.

    “Buat saya tidak penting, mau kurus, mau gemuk, yang penting bisa langsung bekerja dan dirasakan masyarakat. Itu saja,” kata Jokowi kepada Tempo, akhir pekan lalu. “Percuma anggaran habis ke mana-mana, tapi tidak jelas ke mana.”

    Saat ini, bagaimana postur kabinet pemerintahan Jokowi-Kalla mendatang masih terus dikaji. Tim Transisi Jokowi pernah mengajukan empat opsi, tiga di antaranya skenario perampingan kabinet dari yang ada sekarang. Tujuan perampingan adalah efisiensi dan efektivitas lembaga.

    Wakil Ketua Tim Transisi Jokowi-Kalla, Andi Widjajanto, menyatakan perampingan kabinet akan memangkas pengeluaran negara sebesar Rp 3,8 triliun. “Itu perampingan dari 34 kementerian menjadi 27," kata dia, dua pekan lalu.

    Selain perampingan, tim mengajukan usul pembentukan kementerian baru. Salah satunya adalah kementerian yang mengurus kemaritiman. Tugas pokok dan fungsi kementerian ini adalah mengurus persoalan kelautan dan pembangunan infrastruktur laut.  

    Usul perampingan sebenarnya juga pernah diajukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, yang mengeluarkan hasil kajiannya pada 2012. Saat itu diusulkan jumlah kementerian dalam kabinet bisa lebih ramping. Caranya, menggabungkan kementerian, meleburkan subsektor kementerian, atau menggabungkan sejumlah subsektor dalam maupun antar-kementerian.

    Kalla menganggap kabinet yang terdiri atas 34 kementerian sudah ramping. Ia merujuk pada persoalan, luas wilayah, ataupun kepadatan penduduk Indonesia.  “Yang disebut gemuk dan ramping itu, contohnya penduduk Indonesia 250 juta dan penduduk Singapura yang 5 juta,” kata dia akhir pekan lalu.

    Kalla meminta tidak ada yang membandingkan Indonesia dengan Malaysia. Sebab, penduduk Malaysia hanya 24 juta jiwa.  “Kalau Malaysia menterinya itu 24, bukan berarti 34 (kementerian) kita gemuk,” kata dia. Kalla saat ini menjadi anggota Dewan Penasihat Pusat Kajian Trisakti. Salah satu kegiatan lembaga ini juga mengkaji arsitektur kabinet.

    anggota Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto, mengaku tak tersaingi oleh kajian-kajian dari lembaga dari luar Tim Transisi menjelang pemerintahan baru. "(Semakin banyak kajian) justru semakin baik karena kian menambah opsi arsitektur kabinet, dan itu malah obyektif," kata Hasto.

    Adapun Jokowi memastikan dirinya tetap sebagai penentu dalam pengambilan keputusan atas kabinet mendatang. Tim Transisi masih melakukan kajian dan akan memberikan opsi-opsi kepadanya.

    ANANDA TERESIA | REZA ADITYA | IRA GUSLINA SUFA

    Topik terhangat:
    Koalisi Jokowi-JK
    | Siapa Ketua DPR | Sengketa Pilpres | ISIS | Pembatasan BBM Subsidi

    Berita terpopuler lainnya:
    Tommy Soeharto: Jangan Sok Pintar Soal Subsidi BBM 

    Pilot Garuda Indonesia Meninggal di Pesawat 

    Perwira Polisi Tertangkap Bawa Narkoba di Malaysia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.