Pilkada Langsung Bisa Hemat Rp 35 Triliun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemilihan kepala daerah mendatang yang digelar secara langsung bisa lebih hemat ketimbang penyelenggaraan pemilihan sebelumnya. Ongkos pilkada yang dilaksanakan serentak, katanya, dapat dikendalikan penyelenggara pemilihan.

    “Ada penghematan biaya kampanye yang dikontrol Komisi Pemilihan Umum,” ujarnya dalam wawancara dengan Tempo (Baca: majalah Tempo edisi Senin, 15 September).

    Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat hendak merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Beleid ini menawarkan dua cara pemilihan kepala daerah, yaitu pemungutan suara langsung atau pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Enam fraksi dari partai-partai penyokong Prabowo Subianto-Hatta Rajasa cenderung pada opsi pemilihan oleh DPRD. Sedangkan tiga fraksi penyokong Joko Widodo-Jusuf Kalla menginginkan pemilihan langsung. Salah satu alasan penolakan pemilihan langsung adalah adanya pemborosan uang negara. (Baca juga: Aksi Dukung Pilkada Langsung Menular ke Lima Kota)

    Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan ongkos pilkada di seluruh daerah sepanjang tahun lalu mencapai Rp 70 triliun. Pilkada langsung yang digelar serentak, katanya, bisa memangkas biaya hingga 50 persen atau setara dengan Rp 35 triliun. “Kalau berani belajar demokrasi, harus sanggup berkorban,” ujarnya, kemarin. (Baca juga: Pilkada Serentak, Begini Gambaran Praktiknya)

    Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek mengatakan penghematan anggaran pilkada terjadi di pos anggaran distribusi logistik dan sosialisasi. Pilkada serentak, kata dia, membuat pengiriman logistik tak harus dilakukan berulang-ulang ke daerah yang sama. Adapun sosialisasi pilkada bisa dilakukan secara masif pada waktu bersamaan di seluruh daerah.

    Dalam pembahasan RUU Pilkada, enam fraksi tak setuju pilkada langsung, yakni fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerindra. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Hanura mengikuti pemerintah. (Baca juga: Gerindra Optimistis RUU Pilkada oleh DPRD Lolos)

    Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus anggota Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat, Max Sopacua, mengatakan partainya sudah mengetahui ihwal penghematan anggaran penyelenggaraan pilkada langsung serentak. Tapi, ujarnya, Demokrat belum memahami ekses lain yang ditimbulkan pilkada, seperti potensi konflik. “Bukan mempermasalahkan soal biaya,” ujarnya.

    Demokrat, yang bergabung bersama lima partai lain sebagai Koalisi Merah Putih, kata Max, menginginkan pilkada dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut dia, hal ini sudah dibicarakan dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Yudhoyono, katanya, mulai memahami sikap fraksi Demokrat. “Kami sudah mendapat arahan.”

    TIKA PRIMANDARI

    Topik terhangat:
    Koalisi Jokowi-JK Ahok dan Gerindra Pilkada oleh DPRD

    Berita lain:
    Jokowi Bertambah Gemuk  
    Laniakea, Ini Alamat Baru Umat Manusia  
    Kata Lulung Soal Ahok Sebut DPRD Pemeras  

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.