Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Biaya Perjalanan Dinas di Tiga Kementerian Melonjak

image-gnews
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) didampingi Wapres Boediono memimpin jalannya rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (30/5). Rapat tersebut diantaranya membahas rancangan PP terkait pelaksanaan UU Desa, rencana perubahan UU Otsus Papua, konsolidasi di Kementerian Agama pasca mundurnya Menag Suryadharma Ali dan kelanjutan RAPBN 2015. ANTARA/Andika Wahyu
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) didampingi Wapres Boediono memimpin jalannya rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (30/5). Rapat tersebut diantaranya membahas rancangan PP terkait pelaksanaan UU Desa, rencana perubahan UU Otsus Papua, konsolidasi di Kementerian Agama pasca mundurnya Menag Suryadharma Ali dan kelanjutan RAPBN 2015. ANTARA/Andika Wahyu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Belanja perjalanan dinas di tiga kementerian melonjak tinggi dibanding tahun sebelumnya. Ketiga kementerian itu adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, serta Kementerian Kesehatan.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 yang diperoleh Tempo, anggaran perjalanan Kementerian Agama mencapai Rp 2,922 triliun, naik Rp 513 miliar atau meningkat 21 persen dibanding tahun sebelumnya. Kementerian Kesehatan menghabiskan Rp 2,7 triliun, naik Rp 446 miliar atau 19,7 persen dibanding pada 2014. Anggaran perjalanan dinas Kementerian Hukum dan HAM naik Rp 440 miliar atau 150 persen dibanding anggaran sebelumnya, yang hanya Rp 293 miliar.

Sebelumnya, Tim Transisi, yang dibentuk presiden terpilih Joko Widodo, mengungkapkan adanya pemborosan dalam RAPBN 2015. Pertama, anggaran rapat kementerian dan lembaga mencapai Rp 18,1 triliun. Kedua, biaya perjalanan dinas kementerian mencapai Rp 15,5 triliun.

Dalam Rancangan Anggaran itu disebutkan rincian penggunaan anggaran tersebut untuk masing-masing 64 kegiatan di Kementerian Hukum, 60 kegiatan di Kementerian Agama, dan 60 kegiatan lainnya di Kementerian Kesehatan. Bagian terbesar dari dana kegiatan-kegiatan itu adalah untuk biaya transportasi, akomodasi, dan paket rapat-rapat di dalam maupun luar kota, serta SPJ perjalanan dinas ke luar negeri.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan pagu anggaran paket meeting kementerian dan lembaga memang naik cukup besar. Pagu anggaran yang sebelumnya Rp 4,7 miliar per kegiatan membengkak menjadi Rp 6,2 miliar. “Artinya, jatah belanja barang secara total ikut naik," kata Sekretaris Jenderal Fitra, Yeni Sucipto.

Menurut dia, biasanya anggaran rapat kementerian memang memanfaatkan pengeluaran untuk hotel atau gedung pertemuan di luar kantor. "Kalau kementerian memaksimalkan gedung milik negara, akan menghemat banyak," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Ambeg Paramarta, mengatakan ada tujuh pos anggaran yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan rapat dengan total Rp 733,7 miliar. Dana itu diklaimnya wajar karena banyak unit kerja dan program. Dia memaparkan belanja perjalanan dinas itu untuk membiayai 803 satuan kerja yang meliputi 11 satuan kerja Unit Eselon I dan 798 satuan kerja setara kantor wilayah, unit imigrasi, dan pemasyarakatan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Deputi Tim Transisi, Hasto Kristianto, mengatakan, pihaknya belum mengkonsultasikan ihwal temuan indikasi pemborosan anggaran itu ke pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tim hanya bisa merumuskan langkah-langkah strategis penghematan sebelum merancang APBN Perubahan 2015. “APBN Perubahan harus segera. Sembilan program prioritas Jokowi-JK, harus bisa difasilitasi di APBN 2015,” kata juru bicara PDIP, Eva Kusuma Sundari.

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin tidak menjawab pertanyaan Tempo. Saat dicegat di kantornya, Lukman memilih bungkam dan buru-buru masuk ke ruangannya.

AGUSSUP | AYU PRIMA | GANGSAR | RAYMUNDUS | ANDI IBNU

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK
| Ahok dan Gerindra | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
Nikah Beda Agama, Ini Kata Menteri Agama

Mobil Jakarta Dilarang ke Bogor, Ahok Temui Bima
Susun Kabinet, Jokowi Tiru Jurus SBY 

4 Manfaat Makanan Pedas bagi Kesehatan

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan investasi ini mayoritas ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.


Sri Mulyani Sebut Utang Baru yang Ditarik Pemerintah Turun Drastis jadi Rp 72 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Utang Baru yang Ditarik Pemerintah Turun Drastis jadi Rp 72 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan pemerintah sudah melakukan pencarian utang sebesar Rp 72 triliun per 15 Maret 2024.


Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.


Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin saat Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

Berapa nilai tunjangan hari raya atau THR yang diterima Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin?


Realisasi Anggaran IKN Rp 2,3 Triliun, Sri Mulyani: Baru 5,8 Persen

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Realisasi Anggaran IKN Rp 2,3 Triliun, Sri Mulyani: Baru 5,8 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara per Maret 2024 ini mencapai Rp 2,3 triliun.


Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

3 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan THR untuk ASN sudah mulai tersalurkan Rp 13,4 triliun per 24 Maret 2024.


Sri Mulyani Sebut APBN Surplus 22,8 Triliun per 15 Maret 2024

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut APBN Surplus 22,8 Triliun per 15 Maret 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga 15 Maret 2024 masih surplus sebesar Rp 22,8 triliun.


Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

4 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Pexels
Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

Peraturan pencairan THR diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2024 yang diterbitkan Jokowi pada Rabu, 13 Maret 2024. Kapan cair THR pensiunan?


Jokowi Resmikan Duplikasi Jembatan Kapuas I Senilai Rp 275 Miliar

7 hari lalu

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meresmikan duplikasi jembatan Kapuas I di Kota Pontianak, Kamis 21 Maret 2024. ANTARA/Rendra Oxtora
Jokowi Resmikan Duplikasi Jembatan Kapuas I Senilai Rp 275 Miliar

Presiden Jokowi meresmikan duplikasi Jembatan Kapuas I di Kota Pontianak, pada hari ini, Kamis, 21 Maret 2024.


Kelanjutan Bansos Pangan, Jokowi: Lihat APBN Dulu, tapi Gak Janji

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyapa warga penerima bantuan pangan Kota Singkawang, Kalimantan Barat, pada Rabu (20/3/2024). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden RI)
Kelanjutan Bansos Pangan, Jokowi: Lihat APBN Dulu, tapi Gak Janji

Presiden Jokowi akan memantau ketersediaan anggaran untuk memastikan kelanjutan program bantuan pangan, yang saat ini saja sudah Rp9,6 triliun.