Putusan MK Muluskan Skenario Prabowo Cs

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kiri-kanan: Ketum PPP Suryadharma Ali, Ketum PAN Hatta Rajasa, Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dalam pembekalan anggota DPR 2014-2019 Koalisi Merah Putih, di Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    Kiri-kanan: Ketum PPP Suryadharma Ali, Ketum PAN Hatta Rajasa, Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dalam pembekalan anggota DPR 2014-2019 Koalisi Merah Putih, di Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta- Koalisi partai pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla terancam tak bisa mengajukan calon dalam pemilihan pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat. Peluang nyaris kandas setelah Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah—disingkat Undang-Undang MD3—yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. (Baca juga: MK Tolak Gugatan Uji Materi UU MD3)

    Dengan demikian, besar kemungkinan posisi Ketua DPR dan empat wakilnya bakal diduduki partai pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, dengan menempati posisi strategis di parlemen, kini koalisinya bisa menjadi penyeimbang pemerintah. “Kekuasaan yang besar harus diimbangi dengan pengawasan yang besar pula,” kata dia, kemarin.

    Partai banteng, diwakili Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Tjahjo Kumolo, memohon agar Mahkamah membatalkan Pasal 84 dan enam pasal lainnya dalam Undang-Undang MD3. Peraturan yang disahkan pada 8 Juli lalu itu dianggap merugikan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilihan umum legislatif.

    PDIP tak otomatis menjadi Ketua DPR karena jabatan tersebut kini dipilih langsung oleh anggota. Peluang makin tipis karena, menurut Tata Tertib DPR, calon ketua-wakil ketua diajukan dalam sistem paket pimpinan yang terdiri atas seorang calon ketua dan empat calon wakil ketua dari fraksi berbeda. PDIP hanya menggandeng Partai Kebangkitan Bangsa, Hanura, dan NasDem dengan total jumlah kursi 207. Menurut Tata Tertib DPR yang merupakan turunan Undang-Undang MD3, bila hanya ada satu paket, mereka langsung ditetapkan menjadi pemimpin DPR.

    Koalisi Merah Putih—lima partai pendukung Prabowo—memiliki 262 kursi atau lebih dari separuh anggota DPR. Demokrat, yang juga mendukung Prabowo, belakangan menyatakan netral. Sekalipun koalisi PDIP berhasil menggandeng Demokrat, peluang untuk menguasai parlemen tetap kecil. (Baca juga: Telepon Hamdan Zoelva, Ini Isi Curhatan SBY  )

    Pemimpin alat kelengkapan DPR, seperti di komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Urusan Kerja Sama Parlemen, dan Mahkamah Kehormatan Dewan, juga dipilih oleh anggota parlemen. Berdasarkan Tata Tertib, pengajuan calon juga melalui sistem paket. Menilik jumlah kursi yang dimiliki kedua kubu, peluang koalisi Prabowo untuk menguasai alat kelengkapan juga lebar.

    Koalisi Prabowo sejak jauh-jauh hari merencanakan menyapu bersih seluruh posisi di DPR. Mereka meneken kontrak politik untuk membagi kekuasaan. Dalam dokumen yang diparaf pada Juli itu, mereka akan mengambil setiap kursi pimpinan dan alat kelengkapan DPR. Partai Golkar, misalnya, akan mengambil jatah Ketua DPR serta 5 ketua dan 15 wakil ketua alat kelengkapan DPR. (Baca: Perebutan Kursi Ketua DPR, PDIP Coba Lobi Politik)

    Koalisi Jokowi memutar otak untuk mengganjal skenario kubu Prabowo. Menurut Wakil Ketua Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding, satu-satunya cara adalah dengan melobi sekurang-kurangnya dua partai lain di pihak Prabowo untuk bergabung ke koalisinya.

    REZA ADITYA | MUHAMMAD MUHYIDDIN | RIKY FERDIANTO | ANTONS

    Berita lain:
    Protes Berlanjut, Muncul #ShamedByYouAgainSBY
    Tagar #ShamedByYouAgainSBY Meluas
    MK Tolak Gugatan Uji Materi UU MD3

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.