Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wakil Rakyat Rp 2,9 Triliun

image-gnews
Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta- Pemilihan umum legislatif pada 9 April telah menyaring 6.607 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi tinggal 560 orang. Mereka telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai calon anggota legislatif terpilih pada 14 Mei, dan hari ini akan dilakukan pelantikan di kompleks gedung parlemen.

Pelantikan ini sekaligus menandakan dimulainya masa dinas wakil rakyat periode 2014-2019 di pusat dan di daerah. Bila dijumlahkan, ada 19.699 legislator—yang terpilih dari sekitar 200 ribu calon anggota legislatif. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah lebih dulu dilantik Komisi Pemilihan Umum di daerah masing-masing. (Baca juga: Hari Kesaktian Pancasila, 560 Anggota DPR Dilantik)

Untuk duduk di kursi Dewan, mereka memerlukan biaya tak sedikit. Ini tergambar dari laporan dana kampanye partai yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum. Total dana yang dikeluarkan 10 partai minus Partai Bulan Bintang serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mencapai Rp 2,9 triliun. Pemasukan dananya pun sejumlah itu.

Salah satu sumber pemasukan itu berasal dari sumbangan calon legislator. Contohnya, Partai Golkar, yang mencatat perolehan dana Rp 402,1 miliar. Sumbangan calon mencapai Rp 328 miliar. Sisanya berasal dari donasi badan usaha.

Dana itu dibelanjakan untuk kepentingan kampanye partai dan caleg. Bagaimanapun, kegiatan ini adalah ujung tombak partai dalam meraup suara. “Pengeluaran terbanyak untuk alat peraga, uang saksi, dan iklan,” kata Wakil Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo, Senin lalu. Total biaya untuk atribut calon mencapai Rp 350 miliar.

Gerindra tercatat sebagai partai dengan dana kampanye terbesar. Total pemasukannya mencapai Rp 435 miliar. Adapun dana yang dikeluarkan Rp 434,9 miliar, meliputi biaya iklan televisi, iklan media cetak, logistik, dan ongkos rapat.

Pemasukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga tak kalah gendut. Menurut Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey, dari calon legislator dan sumber lain terkumpul Rp 395 miliar. Tapi pengeluarannya jauh lebih besar daripada pemasukan, yakni Rp 404,7 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Angka yang tercatat di KPU itu belum ditambah dengan ongkos yang dirogoh para calon dari saku sendiri. Aryo Djojohadikusumo, calon terpilih Gerindra, misalnya, mengaku menghabiskan Rp 8,6 miliar untuk kampanye di daerah pemilihan Jakarta III. Ia juga menyumbang Rp 1,5 miliar ke rekening dana kampanye partai. Prananda Surya Paloh, legislator terpilih dari NasDem, mengeluarkan Rp 5 miliar. Dia juga mendonasikan Rp 2,4 miliar ke kas kampanye partai.

Pengeluaran perorangan ini tak tercatat di laporan KPU. Aturan hanya mewajibkan partai melaporkan asal-usul dana dan pengeluaran selama kampanye. Dalam laporan dana kampanye, yang tercatat hanya sumbangan mereka ke partai.

Menurut Deputi Direktur Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Masykurudin Hafidz, dana yang dilaporkan calon legislator dan partai ke KPU tak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Ia percaya total belanja lebih dari Rp 2,9 triliun. “Untuk caleg DPR, hitung saja biaya bolak-balik mereka ke dapil ditambah bikin baliho, spanduk, dan lainnya,” kata Masykurudin. “Pasti lebih dari Rp 1 miliar per orang.”

ANTON SEPTIAN | TIKA PRIMANDARI | PRIHANDOKO

Berita lain:
Soal Revisi UU KPK, Bos KPK Serang Koalisi Prabowo
Partai Pro-Prabowo Absen Pelantikan Jokowi, 'Itu Bunuh Diri'  
SBY Siapkan Perpu Batalkan UU Pilkada  

 

Iklan

DPR


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

14 jam lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.


Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

21 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.


Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

21 jam lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto: Kresno/vel
Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan ini merupakan masalah struktural yang harus diatasi pusat maupun daerah.


Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

23 jam lalu

Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin Inavac kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 menyelanggarakan cek kesehatan dan pencegahan obesitas serta vaksinasi gratis kepada warga untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.


Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

1 hari lalu

Ilustrasi perawatan pasien Covid-19. REUTERS
Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyoroti kasus pemecatan 249 nakes non ASN di Manggarai, NTT.


Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

1 hari lalu

Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan resmi masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark. Status itu ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis pada 24 Mei 2023. Shutterstock
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.


PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

2 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

Menurut Hasto, PDIP memiliki kepentingan agar rezim saat ini tidak menghilangkan sejarah PPP yang sudah menjadi sahabat partainya.


Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

2 hari lalu

Ratusan kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera memenuhi tempat parkir di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis 28 April 2022. Peningkatan pemudik dan kendaraan di pelabuhan tersebut menyebabkan kemacetan sepanjang 7 kilometer dari Pelabuhan Merak hingga Kota Cilegon bagian barat. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

"Jumlah dermaga yang masih kurang, yaitu masing-masing 7 dermaga saat ini harus segera ditambah."


Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhamad Mardiono tiba di acara rapat pimpinan nasional PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Januari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyatakan yakin partainya bakal lolos ke parlemen.


Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

3 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.