Kubu Mega-Jokowi Terancam Kalah 5-0

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketum PDI P Megawati Soekarnoputri menyerahkan nasi tumpeng kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK, dalam pembubaran Tim kampanye nasional Jokowi-JK, di Posko Pemenangan, Jakarta, 29 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketum PDI P Megawati Soekarnoputri menyerahkan nasi tumpeng kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK, dalam pembubaran Tim kampanye nasional Jokowi-JK, di Posko Pemenangan, Jakarta, 29 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta- Petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan partai-partai lain penyokong presiden terpilih Jokowi kemarin membahas mekanisme pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan berlangsung hari ini.  (Baca: Pemilihan Ketua MPR Berpotensi Lemahkan Pasar dan Formasi Pimpinan DPR Mengecewakan Investor) 

    "Kami akan lihat dalam tata tertib, apakah masih bisa (mengajukan calon)?" kata Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat, Patrice Rio Capella, di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, kemarin. (Baca: SBY Ungkap Gagalnya Pertemuan dengan Mega dan Pimpinan Koalisi Sambangi Rumah Megawati)

    Kubu Megawati-Jokowi terancam kalah untuk kelima kali menghadapi Koalisi Merah Putih, yang dalam pemilihan presiden lalu mendukung Prabowo Subianto. Kekalahan kubu Jokowi dimulai dari pengesahan mekanisme voting atas paket pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Aturan itu dimuat dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

    Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menganggap ketentuan dalam Undang-Undang MD3 itu menghambat koalisinya mengajukan paket calon. Dia menolak anggapan koalisi pengusung Jokowi-Kalla kalah. “Tapi kami tidak boleh bertanding,” kata Paloh di kediaman Megawati kemarin.  (Baca: Jokowi: Tak Ada Jatah Menteri Koalisi Merah Putih dan Kumpul di Rumah Mega, Koalisi Jokowi Konsolidasi)

    Paloh merujuk pada upaya PDIP mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah menolak uji materi Pasal 84 Undang-Undang MD3 tersebut. Dampaknya, PDIP, yang hanya ditopang Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Hanura, tak bisa mengajukan paket lima calon pemimpin DPR. Koalisi empat fraksi ini memilih walk-out. Kursi pimpinan DPR pun dikuasai oleh koalisi pro-Prabowo. (Baca: Koalisi Prabowo Diklaim Dukung Perpu Pilkada dan Eva: Curhat SBY Hanya Cari Kambing Hitam)

    Semula Jokowi berharap Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono bergabung. Namun rupanya Demokrat justru mendukung kubu Prabowo. Dalam cuitan di Twitter kemarin, Yudhoyono berkeluh kesah mengenai kesulitannya bertemu dengan Megawati.  (Baca: SBY Siapkan Perpu Batalkan UU Pilkada dan Pertemuan Usai, Jokowi Tak Sebut Nama Ketua MPR)

    "Benar, 10 tahun ini saya berupaya untuk bisa bersilaturahim & menjalin komunikasi kembali dengan Ibu Megawati. Tetapi Allah belum mengizinkan,” kata Yudhoyono dalam akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, kemarin. "Hingga 1 Oktober malam, pertemuan yang sudah lama saya harapkan itu memang tidak terjadi,” ujarnya.  (Baca: DPD Usulkan 9 Nama Calon Pimpinan MPR

    Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan Megawati sebetulnya siap saja bertemu dengan Yudhoyono. "Siapa bilang Bu Mega tidak mau bertemu SBY? Beliau siap, tapi setelah urusan selesai," kata Kalla kemarin. Urusan yang dimaksudkan oleh Kalla adalah penentuan paket pimpinan DPR itu. Pertemuan ini semula diharapkan menjadi agenda berterima kasih.  (Baca pula: Koalisi Jokowi Dukung Calon DPD Jadi Pimpinan MPR dan DPD Jadi Mediator Koalisi Prabowo dan Jokowi)

    Mekanisme pemilihan di MPR kali ini pun mirip dengan pemilihan pimpinan DPR. Bedanya, satu calon berasal dari Dewan Perwakilan Daerah. PDIP tak lagi banyak berharap pada Demokrat. Kubu Mega-Jokowi akan mengupayakan musyawarah mufakat. "Harus sesuai dengan napas budaya, yakni musyawarah," kata Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

    SINGGIH SOARES | TRI SUSANTO SETIAWAN | TIKA PRIMANDARI | PRIHANDOKO | TRI SUHARMAN | RIKY FERDIANTO

    Berita lain:
    Rupiah Jeblok bila Koalisi Prabowo Kuasai MPR  
    Pertemuan Usai, Jokowi Tak Sebut Nama Ketua MPR  
    Lawan Kubu Prabowo, Mega-Jokowi Bisa Kalah 5-0  

     



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.