TEMPO.CO, Jakarta- Paket pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari koalisi Prabowo Subianto membuka celah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, dihambat. Komposisi pimpinan MPR yang diketuai Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional dikhawatirkan bakal menyetir jalannya pelantikan Jokowi-JK, yang dijadwalkan pada 20 Oktober mendatang.
Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding, mengatakan ada kekhawatiran publik bahwa pimpinan MPR akan menjegal pelantikan presiden. Hal itu sangat mungkin terjadi, kata dia, karena koalisi Prabowo menguasai posisi kunci di parlemen, termasuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. “Yang pasti koalisi Jokowi tidak akan tinggal diam,” kata Karding di Senayan, kemarin. (Baca juga: Relawan Jokowi Akan Kawal Pelantikan Presiden)
Berdasarkan Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Tata Tertib MPR, pimpinan berwenang memutuskan perlu atau tidaknya digelar sidang paripurna, termasuk sidang untuk pelantikan presiden terpilih. Celah lainnya, dalam aturan itu, pimpinan MPR juga bisa memainkan “agenda setting”, yang berujung batalnya pelantikan.
Posisi pimpinan MPR memang sangat strategis. Apabila Sidang Paripurna MPR dan DPR tidak kuorum, presiden terpilih tetap bisa dilantik di depan pimpinan MPR dengan disaksikan pimpinan Mahkamah Agung. Sesuai dengan kesepakatan saat pembahasan Tata Tertib MPR, pelantikan Jokowi-Kalla bisa digelar kendati hanya di depan satu pimpinan MPR. “Ini pilihan terakhir jika Sidang Paripurna MPR dan DPR tidak kuorum,” kata Karding. (Baca juga: Pendukung Waspadai Hambatan Pelantikan Jokowi )
Melalui voting tertutup pemilihan pimpinan MPR, dinihari kemarin, koalisi Prabowo unggul dengan 347 suara dan koalisi Jokowi mendapat 330 suara. Paket pimpinan MPR terdiri atas Zulkifli Hasan dari PAN sebagai ketua dan empat wakil ketua, yakni E.E. Mangindaan dari Fraksi Demokrat, Mahyuddin dari Fraksi Golkar, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Oesman Sapta Odang dari Dewan Perwakilan Daerah.
Koalisi Jokowi di MPR, kata Karding, berharap pelantikan Jokowi-Kalla berjalan lancar. Artinya, paripurna akan dihadiri minimal dua per tiga dari 685 anggota MPR. Jika tidak kuorum, menurut dia, ada opsi pelantikan melalui Sidang Paripurna DPR dengan syarat harus dihadiri separuh anggota. Masalahnya, koalisi Prabowo menguasai separuh lebih kursi di DPR. “Kalau mereka (anggota MPR dari koalisi Prabowo) tidak hadir, rakyat akan marah.”
Ketua MPR Zulkifli Hasan menjamin tidak akan ada yang menjegal pelantikan presiden dan wakil presiden. Menurut dia, koalisi Prabowo dan para pimpinan MPR justru ingin menyukseskan pelantikan itu. “Ini harus kita sukseskan, karena merupakan tonggak demokrasi,” ujarnya. (Baca juga: Jadi Ketua MPR, Zulkifli Hasan Siap Lantik Jokowi)
Dia juga mengatakan MPR merupakan lembaga perekat yang bertugas menyatukan perbedaan dalam pemerintahan dan parlemen. “Jika ada yang menghambat pelantikan presiden, itu pikiran aneh. Saya kira, semua pihak harus mengutamakan persatuan kesatuan.”
DEVY ERNIS | NURIMAN JAYABUANA | IRA GUSLINA SUFA | ANANDA TERESIA| ANTON A
Berita lain:
Bantah Jokowi, KSAD Pamer Leopard Tak Rusak Jalan
Bintang Film Bollywood Naik Haji
Heboh DPR Jegal Jokowi, Fahri: Jangan Paranoid!
