TEMPO.CO, Jakarta- Presiden terpilih Joko Widodo menginginkan dukungan penuh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat. Dukungan ini dibutuhkan guna mengamankan program pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Partai lain yang juga diincar yakni Golkar dan partai-partai yang bergabung ke koalisi Prabowo Subianto.
“Sekarang mungkin PPP masih di sana, tapi siang atau besok belum tentu,” kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan Tempo di ruang kerjanya, kemarin. “Memang, Demokrat saat ini masih penyeimbang, tapi minggu depan belum tentu. Bahkan, Golkar sebelum munas bisa ke kami, setelah munas bisa juga ke kami.” (Baca juga: ijegal di DPR, Jokowi Tetap Buka Peluang Koalisi)
Pemerintahan Jokowi, yang didukung PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Hanura dengan jumlah 208 suara, memang kalah banyak dibandingkan dengan koalisi Prabowo. Sedangkan koalisi Prabowo disokong lima partai, yaitu Gerindra, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan PPP, dengan total 291 suara di DPR. . (Baca: Tiga Taktik Koalisi Prabowo Rebut Pimpinan MPR)
Menurut Jokowi, politik selalu dinamis dan segalanya bisa berubah dalam waktu cepat atau lambat. Termasuk politik di parlemen, yang saat ini didominasi koalisi Prabowo. “Pengalaman kami di DKI membuktikan. Kami di parlemen bukan di pihak mayoritas. Nyatanya, program-program pemerintah berjalan dengan lancar.”
Saat ini, Jokowi melanjutkan, semua elemen harus bersatu membenahi negara, menyejahterakan rakyat, bukan jegal-menjegal. “Kalau memang masih ada kubu yang ingin bertarung, sebaiknya nanti lima tahun lagi pada Pemilu 2019.”
PPP menyambut baik peluang yang diberikan Jokowi. Namun proses hijrah masih harus dibahas dalam rapat internal partai. “Mereka (petinggi partai) sangat mempertimbangkan untuk ke Koalisi Indonesia Hebat—sebutan partai pendukung Jokowi. Saya juga merasa begitu,” kata Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar kepada Tempo kemarin.
Hasrul menilai koalisi Jokowi sangat menghargai martabat partainya. “Kami, PPP, tidak bergabung sejak awal, tapi ditawari seperti itu. Itu luar biasa,” kata dia sembari menambahkan, niat Jokowi mengajak PPP tulus untuk membangun kerja sama. “Ada orang khusus yang menyampaikan pesan Jokowi kepada PPP. Kami akan mengadakan musyawarah internal.”
Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan memastikan partainya tak akan merecoki Jokowi meski berada di luar pemerintahan. Syaratnya, Jokowi-Kalla melanjutkan program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Tak ada keinginan bergabung," kata Sjarifuddin kepada Tempo, kemarin. "Pihak sana kan juga sudah tahu keinginan kami untuk tidak bergabung. Jadi, tak ada tawaran," Sjarifuddin menambahkan. (Baca : Usai Geger MPR, Mega-SBY Kunci Stabilitas Politik)
Sekretaris Jenderal Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono—biasa disapa Ibas—mengatakan Demokrat tetap menjadi partai penyeimbang. "Dengan begitu, kami bisa mengkritik secara konstruktif dan tentu bisa menentang pemerintah manakala kebijakan dan programnya tak tepat," kata Ibas kepada Tempo, kemarin. "Kesimpulannya, Demokrat akan menjadi penyeimbang yang baik untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat."
ANANDA TERESIA | SUNDARI | PRIHANDOKO | FEBRIANA FIRDAUS
Berita lain:
Ilmuwan Kecam Politik Bumi Hangus Koalisi Prabowo
Jimly: Pemakzulan Jokowi Nyaris Mustahil
Demokrat Emoh Berkoalisi dengan Jokowi
