Koalisi Jokowi di Parlemen Makin Kuat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Megawati Soekarnoputri, Jokowi dan Puan Maharani berfoto dengan partai pendukung usai pembukaan Rakernas PDIP ke-IV di Semarang, Jateng, 19 September 2014. Selain partai pendukung Jokowi-JK, pembukaan Rakernas PDIP juga dihadiri 2 partai Koalisi Merah Putih yaitu PPP dan PAN. Tempo/Budi Purwanto

    Megawati Soekarnoputri, Jokowi dan Puan Maharani berfoto dengan partai pendukung usai pembukaan Rakernas PDIP ke-IV di Semarang, Jateng, 19 September 2014. Selain partai pendukung Jokowi-JK, pembukaan Rakernas PDIP juga dihadiri 2 partai Koalisi Merah Putih yaitu PPP dan PAN. Tempo/Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sehari menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang digelar hari ini, sejumlah petinggi Partai Persatuan Pembangunan dari kubu Muhammad Romahurmuziy dan Suryadharma Ali memastikan partainya bakal merapat ke pemerintah. Dengan bergabungnya Partai Ka’bah, koalisi Jokowi di parlemen semakin kuat.

    “Ketua Dewan Syuriah Kiai Maimun Zubair sudah memberikan restu,” kata Hasan Husaeri Lubis, Wakil Sekretaris Jenderal PPP yang dikenal dekat dengan Romahurmuziy, ketika dihubungi, kemarin. “Kami mendukung kalau Lukman Hakim Saifuddin tetap dilanjutkan sebagai Menteri Agama.”

    Seseorang yang ikut membahas nama menteri Jokowi mengatakan Lukman memang diplot sebagai Menteri Agama. “Itu cara mengikat PPP di koalisi Jokowi,” kata dia.

    Lukman saat ini menjabat Wakil Ketua Umum PPP. Dia baru diangkat sebagai Menteri Agama oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 Juni lalu. Ia menggantikan Suryadharma Ali, yang mundur karena ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji pada 2012-2013.

    Sejak Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah petinggi PPP yang dimotori Romi—begitu Romahurmuziy kerap disapa—membentuk kepengurusan sendiri. Pada Muktamar PPP yang digelar di Surabaya, pertengahan Oktober lalu, Romi terpilih sebagai Ketua Umum PPP. Tapi kubu Suryadharma, yang sejak awal mendukung Prabowo Subianto, menolak hasil muktamar itu. Kubu ini hanya mengakui muktamar yang diprakarsai Mahkamah PPP, yakni pada 30 Oktober mendatang.

    Kemarin, Romi tampak hadir mengikuti acara doa bersama menjelang pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Acara itu juga dihadiri Kalla.

    Dukungan serupa disampaikan Ketua PPP Dimyati Natakusumah, orang dekat Suryadharma. Pilihan berkoalisi dengan pemerintah, kata dia, diputuskan setelah PPP menelan “pil pahit” ketika bergabung dengan koalisi Prabowo. Ketika satu perahu dengan koalisi Prabowo, PPP tidak mendapat jatah pimpinan di DPR dan MPR. “Dengan mendukung Jokowi, PPP akan memperoleh lebih banyak faedah,” kata Dimyati. ”Kehormatan bagi kami kalau dapat menteri.”

    Dengan tambahan dukungan 39 kursi PPP di parlemen, koalisi Jokowi punya kekuatan hampir seimbang dengan koalisi Prabowo. Dengan PPP, jumlah koalisi Jokowi menjadi 247 kursi. Koalisi ini semula terdiri atas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Nasional Demokrat. Sedangkan koalisi Prabowo kini menguasai 252 kursi. Di luar dua kubu itu, ada Partai Demokrat, yang mengklaim netral di parlemen.

    Ketika ditanya ihwal kepastian PPP bergabung ke koalisi pemerintah dan jatah menteri untuk partai itu, Jusuf Kalla saat ditemui Tempo seusai acara doa bersama di Masjid Sunda Kelapa, hanya menanggapinya dengan senyum. Tapi, pada Rabu malam pekan lalu, ketika dikunjungi Maimun Zubair di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengatakan, ”Kalau sampai datang ke sini, sinyalnya insya Allah, kuat banget.”

    MUHAMMAD MUHYIDDIN | RIDHO JUN PRASEYO | ANANDA TERESIA | AW

    Topik terhangat:

    Pelantikan Jokowi Koalisi Jokowi-JK Kabinet Jokowi Pilkada oleh DPRD

    Berita terpopuler lainnya:
    Pesan Yenny Wahid ke Jokowi: Istana Banyak Hantunya 
    Ketika Iriana Widodo Emoh Digeguyu Pitik  
    Mau Makan Gratis di Pelantikan Jokowi, Perhatikan Tanda Ini


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.