3 Calon Menteri Jokowi Tersangkut Kasus HAM

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta,  24 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 24 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafid Abbas mengatakan Presiden Joko Widodo seharusnya tak hanya mempertimbangkan calon menteri yang bersih dari korupsi. Komnas HAM punya daftar 174 nama yang diduga sebagai pelanggar hak asasi manusia di Indonesia. “Wajib pula melihat rapor pelanggaran hak asasi manusia yang diduga dilakukan calon menteri,” kata Hafid Abbas saat dihubungi, Sabtu, 25 Oktober 2014.

    Hari ini, Jokowi akan mengumumkan 34 nama menteri yang akan membantunya selama lima tahun ke depan. Dari 34 nama itu, menurut orang dekat Jokowi yang mengetahui ihwal penyusunan kabinet, menteri di bidang keamanan dan pertahanan akan diisi oleh purnawirawan militer. (Baca juga: Senin, Jokowi Gelar Sidang Kabinet Pertama dan Komnas HAM: Jokowi Dikelilingi Terduga Pelanggar HAM)

    Bekas Panglima ABRI, Wiranto, kata sumber tersebut, diproyeksikan menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Bekas Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Ryamizard Ryacudu, diproyeksikan sebagai Menteri Pertahanan. Adapun As’ad Said Ali, bekas Wakil Kepala Badan Intelijen Negara yang kini menjabat Wakil Ketua Umum PBNU, diproyeksikan menjabat Kepala BIN.

    Seorang petinggi Partai Hanura tak membantah atau membenarkan ihwal jabatan yang akan diduduki Wiranto, kini Ketua Umum Hanura. “Ya, doakan saja, mudah-mudahan,” kata dia. Namun Ryamizard belum bisa dimintai tanggapan. (Baca juga: Wiranto Bantah Adanya Pelanggaran Berat HAM)

    Anggota Komnas HAM, Natalius Pigai, menilai Wiranto tak layak masuk kabinet Jokowi. "Wiranto diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM pada peristiwa 1998," kata dia. Wiranto sudah pernah dipanggil Komnas HAM terkait dengan penyelidikan kasus ini, tapi dia tak datang. Ryamizard dan As’ad, menurut Natalius, juga tak layak masuk kabinet karena, saat mereka menjabat, ada pelanggaran HAM yang belum diselesaikan hingga kini.

    Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Haris Azhar, mendesak agar Jokowi tak memasukkan tiga nama itu ke dalam kabinet. "Presiden jangan tersandera politik balas budi, apalagi politik transaksional," kata dia. Ketiga bekas pejabat itu menjadi penasihat tim sukses Jokowi-Kalla saat pemilihan presiden lalu. (Baca juga: KontraS Tolak Dua Purnawirawan Jenderal Ini Jadi Menteri)

    Istri mendiang Munir, Suciwati Munir, meminta agar Jokowi memperhatikan hasil rekomendasi tim pencari fakta kasus Munir untuk mengetahui rekam jejak As’ad, yang kala itu menjabat Wakil Ketua BIN. Suciwati menduga As’ad mengetahui detail pembunuhan suaminya pada 2004. “Sayang, hukum tidak pernah mengadilinya,” kata dia.

    Jumat lalu, As’ad menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Dia membantah anggapan bahwa pertemuan itu untuk membahas tawaran di kabinet. Hanya membahas cara membangun toleransi antarumat beragama,” kata Wakil Ketua Umum PBNU itu.

    Adapun Jokowi masih bungkam soal nama-nama calon pembantunya. "Belum, nanti saja, saya tak mau bicara nama," kata dia, kemarin.

    RAYMUNDUS RIKANG | FAIZ NASHRILLAH‎ | JAYADI SUPRIADIN | PRIHANDOKO | ANANDA TERESIA | NURHASIM

    Berita lain:
    Ahad, Jokowi Kenalkan Kabinetnya Sambil Minum Teh  
    Jadwal Siaran Langsung Sepak Bola Hari Ini
    Agus Suhartono, Calon Menko Kemaritiman  

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.