Alotnya Presiden Jokowi Memilih Jaksa Agung  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta- Presiden Joko Widodo masih mendalami rekam jejak kandidat Jaksa Agung sebelum mengumumkan nama yang akan dipilihnya.  Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno kepada Tempo mengatakan, naman kandidat Jaksa Agung sudah dikirimkan Presiden ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan untuk ditelisik rekam jejaknya. (Baca: KPK Bantah Jokowi Setor Nama Calon Jaksa Agung)

    "Semua nama sudah dikirim," ujar Tedjo di halaman parkir Istana Negara, Jakarta, kemarin. "Nantilah kita lihat (hasilnya)." Tedjo menegaskan, Jaksa Agung yang baru tak akan diumumkan oleh Jokowi menjelang keberangkatan ke Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Beijing, Tiongkok Sabtu 8 November 2014. ( Baca: Andhi Nirwanto Klaim Jaksa Ingin Pemimpin Internal)

    Jokowi hingga Kamis malam lalu masih menutup rapat nama pilihannya. "Belum, belum, belum," kata dia seusai membuka Musyawarah Nasional Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada di Kendari.

    Sepekan terakhir, sejumlah nama beredar dalam bursa calon Jaksa Agung pengganti Basrief Arief, yang mengakhiri masa tugasnya  sejak berakhirnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

    Nama Kepala PPATK Muhammad Yusuf, pelaksana tugas Jaksa Agung Andhi Nirwanto, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum M. Prasetyo, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono, dan Deputi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Mas Achmad Santosa muncul dalam bursa calon. (Baca: Diisukan Jadi Jaksa Agung, Ini Kata Marwan Effendy)

    Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengatakan banyaknya catatan buruk atas jaksa membuat mereka susah dipercaya. Ia mencontohkan catatan Widyo dan Andhi.  Menurut Emerson, Widyo diduga kerap memotong anggaran operasional dan menerima setoran anak buah ketika menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

    Catatan Andhi ada dalam penanganan kasus pajak Wilmar.  Ia mendukung seleksi melibatkan PPATK, KPK, dan Dirjen Pajak. "Mereka ini kan penegak hukum, jadi harus mendapat seleksi lebih ketat," kata dia. (Baca: Kata Desmond Mahesa Soal Jaksa Agung dan Jokowi)

    Pengamat hukum dari Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo, menambahkan calon yang bersih dan terpercaya bisa diketahui dari rekam jejaknya. “Figur bersih otomatis dipercaya dan diikuti bawahan."

    Pengamat hukum tata negara Refly Harun beranggapan alasan Presiden belum menemukan jaksa agung baru adalah Jokowi belum mengenal baik para kandidat. "Selama tidak kenal baik, tidak ada rasa kepercayaan dari Jokowi,” kata dia kemarin. “Apa yang dibutuhkan Jokowi adalah jaksa agung yang bisa dipercaya."

    Berdasarkan data yang diperoleh Tempo, sejak 2013 hingga September lalu, bagian pengawasan Kejaksaan telah memproses 309 dari 752 aduan yang diterima mengenai polah tingkah jaksa nakal. (Baca: Tantangan Jaksa Agung Baru, Berantas Mafia Hukum )

    Dua calon jaksa agung, Andhi dan Widyo, enggan mengomentari masalah ini.  Widyo tak yakin masuk bursa calon. "Tak usah berandai-andai, saya kerjakan apa yang ada dulu sekarang, jadi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus."

    Begitu pula Andhi. Ia enggan menanggapi pertanyaan apakah dia sudah dipanggil oleh presiden terkait pencalonan. Sambil masuk mobil dinas, ia tersenyum.

    ISTMAN MP | PRIHANDOKO

    Baca berita lainnya:
    Nurul Arifin: Muntah Lihat Menteri Jokowi Blusukan
    Dukung Menteri Blusukan, Tweeps Bully Nurul Arifin
    Nurul Arifin Menyesal Tak Sebar Duit Saat Pemilu
    Tiba di Beijing, Jokowi Disambut Upacara Militer
    Baru Keluar Penjara, Vicky Prasetyo Ditangkap Lagi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.