TEMPO.CO, Jakarta- Hari pertama Jaksa Agung HM. Prasetyo kemarin diisi rapat bersama pejabat eselon satu. Datang pukul 09.00, ia rapat dari pukul 09.30 sampai 18.00, dengan diselingi jeda salat Jumat. “Saya hari ini mau kenalan. Teman-teman saya semua di sini,” ujar Prasetyo kepada wartawan saat tiba di kantor Kejaksaan Agung, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Ditemui malam harinya, Prasetyo mengatakan semua perkara perlu disikapi sama. Ia mengaku tidak akan menutup-nutupi kasus siapa pun, termasuk kasus yang melibatkan Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem. “Tapi, ya, jangan berandai-andai begitu. Soal kasus PT CGN (yang menyeret Paloh), ya, nanti kita lihat,” ujarnya. Sebelum menjabat Jaksa Agung, Prasetyo adalah anggota DPR dari Partai NasDem. (Baca juga: Jaksa Agung Prasetyo: Saya Wayang)
Prasetyo juga memastikan akan mempercepat penyidikan kasus korupsi dan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi. “Intinya, kasus korupsi itu musuh bersama,” kata dia. (Baca juga: Pemilihan Jaksa Agung Tidak Dadakan)
Belum ada tanggapan dari KPK atas ajakan Prasetyo. Pernyataan terakhir KPK tentang orang nomor satu Korps Adyaksa itu adalah bahwa KPK—belakangan juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan—mengaku tak pernah diminta Presiden untuk lebih dulu menelusuri harta Prasetyo. (Baca juga: Prasetyo: Pesan Presiden Kerka Kerja Kerja...)
Sejumlah kalangan masih ragu akan kemampuan Prasetyo. Pengacara senior di Sulawesi Selatan, Faisal Silenang, menganggap kinerja Prasetyo selama menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat biasa saja. Namun ia mengakui Prasetyo sempat menuntaskan sejumlah kasus korupsi pada 2003-2005. Contohnya kasus korupsi pembelian Kapal Motor Takabonerate senilai Rp 6 miliar. (Baca juga: Diragukan, Jaksa Agung Prasetyo: Lihat Saja Nanti)
“Hak mereka untuk meragukan saya,” kata Prasetyo menanggapi keraguan itu. Ia meminta publik bersabar atas hasil kerjanya. (Baca juga: Jaksa Agung Prasetyo Ajak KPK Bekerja Sama)
Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menilai keraguan publik terkait dengan latar belakang Prasetyo sebagai kader partai dan bekas “orang dalam” Kejaksaan. Untuk menghapus keraguan itu, Zainal menyarankan agar Prasetyo bekerja sama sebaik-baiknya dengan lembaga penegak hukum lain. Soalnya, kata Zainal, kolaborasi antar lembaga penegak hukum ini tak berhasil pada pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
ISTMAN MP | ADDI MAWAHIBUN IDHOM | AKBAR HADI | PRU
Berita lain:
Mengintip Sistem Belajar Sekolah Anak Jokowi
Setelah Risma, Ahok dan Ganjar Diusik Prostitusi
Bisnis Penginapan Ramaikan Ritual Seks di Kemukus