SBY Bakar Subsidi BBM hingga Rp 1.300 Triliun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kiri) bersama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani yudhoyono (kanan) usai Upacara Penyambutan Kemiliteran di Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2014. ANTARA/Prasetyo Utomo

    Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kiri) bersama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani yudhoyono (kanan) usai Upacara Penyambutan Kemiliteran di Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2014. ANTARA/Prasetyo Utomo

    TEMPO.CO, Jakarta- Rencana Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan interpelasi kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakannya menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi ditanggapi dengan tenang. Menteri Kabinet Kerja berkukuh kebijakan tersebut tepat guna menyetop pemborosan anggaran dan mengungkit pembangunan.

    Keyakinan inilah yang akan dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil kepada parlemen. "Subsidi produktif akan menyelamatkan kesejahteraan rakyat," ujarnya, pekan lalu. Dengan melakukan realokasi anggaran subsidi, tutur dia, pemerintah bisa mempercepat pembangunan. “Pemerintah siap menanggapi interpelasi. Hak DPR bertanya, kewajiban pemerintah menjawab," Sofyan mengungkapkan. (Baca juga: Interpelasi Jokowi Ibas Pakai Alasan SBY)

    Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa, mengatakan Indonesia termasuk negara ASEAN yang menerapkan subsidi tinggi terhadap BBM. Namun hal ini tak tepat diterapkan karena produksi minyak Indonesia tak lebih tinggi daripada konsumsi penduduk. Berbeda dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. “Kalau dua negara itu, potensi minyaknya lebih tinggi dibanding jumlah dan konsumsi penduduknya,” kata Iwa saat dihubungi, kemarin. (Baca juga: Bambang Soesatyo Galang Penandatangan Interpelasi)

    Data juga menunjukkan, Indonesia banyak menghamburkan subsidi BBM dalam 14 tahun terakhir. Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, menghabiskan sekitar Rp 1.300 triliun atau tepatnya Rp 1.297,8 triliun sepanjang 2004-2014 atau rata-rata Rp 129,7 triliun setiap tahun. Presiden sebelumnya, Megawati Soekarnoputri, membakar subsidi BBM hingga Rp 198,6 triliun selama tiga tahun memerintah atau Rp 66,2 triliun setiap tahun. (Baca juga: Jokowi Dianggap Enggak Ngerti Aturan dan Imbas BBM Naik)

    Politikus Partai Demokrat, Max Sopacua, mengatakan besarnya subsidi pada era Presiden Yudhoyono sudah sesuai dengan perhitungan ekonomi. Ia juga mengatakan kenaikan harga BBM pada saat itu tak bisa dibandingkan dengan kenaikan harga BBM saat ini. “Itu sangat tak relevan. SBY menaikkan harga BBM di saat harga minyak mentah dunia tengah naik,” katanya kemarin. (Lihat juga: Kenaikan Harga BBM dari Suharto hingga Jokowi)

    Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, mengatakan Jokowi harus bisa menjawab mengapa harga BBM bersubsidi dinaikkan saat harga minyak mentah dunia sedang turun. Kalau Presiden menggunakan alasan bahwa harga minyak mentah Indonesia mengacu pada Mid Oil Platts Singapore (MOPS), sehingga harga minyak mentah dunia tak berdampak banyak, jawaban itu pasti akan dikejar. (Baca juga: Pimpinan DPR Ini Tak Mau Teken Interpelasi Jokowi)

    Enny juga menyatakan Jokowi harus bisa membuktikan kepada Dewan bahwa kenaikan harga BBM memang bertujuan mengalihkan subsidi ke program yang tepat sasaran. "Sehingga harus dijelaskan ihwal program jangka pendek, menengah, dan panjang pemerintah," ucapnya kemarin.

    ANDI RUSLI | KHAIRUL ANAM | DEWI SUCI R. | PAMELA SARNIA | TRI ARTINING P.| TIKA PRIMANDARI | TRI SUSANTO S. | EFRI R

    Berita lain:
    Moratorium Izin Penyelenggara Umrah Diberlakukan
    PNS Era Jokowi Harus Siap Transfer Antarkota Antarprovinsi
    Kenali 7 Tanda Wanita Mabuk Kepayang pada Pria

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.