Interpelasi Dituding untuk Jatuhkan Jokowi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menerima surat usulan hak interpelasi dari sejumlah Pimpinan dan anggota Komisi III, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, (13/2). TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menerima surat usulan hak interpelasi dari sejumlah Pimpinan dan anggota Komisi III, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, (13/2). TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta- Sebanyak 18 anggota Dewan Perwakilan Rakyat menggulirkan penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan pemerintah soal kenaikan harga bahan bakar minyak. Mereka berasal dari empat partai oposisi yang juga tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto, yaitu Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

    “Kami ingin mengetahui apa yang menjadi jawaban pemerintah terkait dengan kenaikan harga BBM,” kata salah seorang inisiator dari Partai Golkar, Muhammad Misbakhun, dalam jumpa pers di ruang fraksinya, kemarin. (Baca juga: Begini Skenario Interpelasi BBM versi Golkar)

    Upaya sejumlah anggota Dewan ini dinilai bertujuan untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arif Wibowo menilai seharusnya penolak kebijakan kenaikan harga BBM cukup memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Komisi Energi DPR.(Baca juga: Peta Kekuatan Interpelasi Jokowi di DPR)

    “Jika keterangan pemerintah tak diterima, bakal ditindaklanjuti dengan hak angket. Jadi, orientasi politiknya sangat kental,” kata Arif. (Baca juga: Interpelasi BBM Bisa Mengarah Hak Angket)

    Penggagas hak interpelasi lainnya, Bambang Soesatyo, mengakui interpelasi bisa berujung pada hak angket atau hak untuk melakukan penyelidikan. “Apalagi jika ditemukan ada pelanggaran, DPR bisa melakukan investigasi,” kata anggota Fraksi Golkar itu. (Baca juga: Bambang Soesatyo Klaim Demokrat Dukung )

    Namun, menurut anggota Fraksi Gerindra, Desmond J. Mahesa, usulan interpelasi adalah meminta penjelasan soal alasan kenaikan harga Premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar Rp 5.500 menjadi Rp 7.500, serta strategi pemerintah mengantisipasi kenaikan harga barang. (Baca juga: Interpelasi Jokowi, Ibas Pakai Alasan SBY )

    Para penggagas interpelasi yakin bisa memenuhi syarat minimal dukungan 25 anggota DPR. Sekretaris Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, juga optimistis hak interpelasi bakal gol dalam rapat paripurna DPR. “Kami yakin hingga Rabu akan terkumpul lebih dari 300 tanda tangan,” kata Bambang. (Baca juga:  Bambang Soesatyo Galang Penandatangan Interpelasi )

    Hak interpelasi beberapa kali diajukan oleh anggota Dewan pada masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Namun beberapa di antaranya gagal dalam sidang paripurna. Koalisi Merah Putih ditambah Fraksi Demokrat menguasai 353 kursi, sedangkan koalisi pendukung Jokowi hanya 207 kursi. (Baca juga: PAN Sebarkan Ajakan Interpelasi Lewat SMS  )

    Misbakhun, Bambang Soesatyo, dan Desmond kerap menjadi motor penggulir hak DPR. Dalam hak angket Century, misalnya, Misbakhun dan Bambang menjadi inisiator. Sedangkan dalam hak angket mafia pajak, Bambang dan Desmond menjadi inisiator.

    Penggunaan hak interpelasi ini didukung oleh pimpinan fraksi. Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin mengatakan empat fraksi sudah bersepakat memfasilitasi anggotanya untuk menggunakan hak interpelasi.

    Presiden Joko Widodo enggan berkomentar banyak ihwal rencana penggunaan hak interpelasi. Jokowi malah mempertanyakan alasan hak interpelasi bergulir saat dia menjadi presiden. “Berapa puluh kali kita menaikkan harga BBM, apa pernah yang namanya interpelasi itu?” kata Jokowi di Istana Bogor.

    RIKY FERDIANTO | IRA GUSLINA SUFA | PUTRI ADITYOWATI | PRIHANDOKO

    Berita lain:
    Rapat Pleno Golkar Ricuh Diserbu Massa
    Harga Pertamax Turun Jadi Rp 9.000-an
    Sebelum Tewas, Sri Kerap Jemput ke Kantor Jean  

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.