Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Interpelasi Dituding untuk Jatuhkan Jokowi

image-gnews
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menerima surat usulan hak interpelasi dari sejumlah Pimpinan dan anggota Komisi III, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, (13/2). TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menerima surat usulan hak interpelasi dari sejumlah Pimpinan dan anggota Komisi III, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, (13/2). TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta- Sebanyak 18 anggota Dewan Perwakilan Rakyat menggulirkan penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan pemerintah soal kenaikan harga bahan bakar minyak. Mereka berasal dari empat partai oposisi yang juga tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto, yaitu Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

“Kami ingin mengetahui apa yang menjadi jawaban pemerintah terkait dengan kenaikan harga BBM,” kata salah seorang inisiator dari Partai Golkar, Muhammad Misbakhun, dalam jumpa pers di ruang fraksinya, kemarin. (Baca juga: Begini Skenario Interpelasi BBM versi Golkar)

Upaya sejumlah anggota Dewan ini dinilai bertujuan untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arif Wibowo menilai seharusnya penolak kebijakan kenaikan harga BBM cukup memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Komisi Energi DPR.(Baca juga: Peta Kekuatan Interpelasi Jokowi di DPR)

“Jika keterangan pemerintah tak diterima, bakal ditindaklanjuti dengan hak angket. Jadi, orientasi politiknya sangat kental,” kata Arif. (Baca juga: Interpelasi BBM Bisa Mengarah Hak Angket)

Penggagas hak interpelasi lainnya, Bambang Soesatyo, mengakui interpelasi bisa berujung pada hak angket atau hak untuk melakukan penyelidikan. “Apalagi jika ditemukan ada pelanggaran, DPR bisa melakukan investigasi,” kata anggota Fraksi Golkar itu. (Baca juga: Bambang Soesatyo Klaim Demokrat Dukung )

Namun, menurut anggota Fraksi Gerindra, Desmond J. Mahesa, usulan interpelasi adalah meminta penjelasan soal alasan kenaikan harga Premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar Rp 5.500 menjadi Rp 7.500, serta strategi pemerintah mengantisipasi kenaikan harga barang. (Baca juga: Interpelasi Jokowi, Ibas Pakai Alasan SBY )

Para penggagas interpelasi yakin bisa memenuhi syarat minimal dukungan 25 anggota DPR. Sekretaris Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, juga optimistis hak interpelasi bakal gol dalam rapat paripurna DPR. “Kami yakin hingga Rabu akan terkumpul lebih dari 300 tanda tangan,” kata Bambang. (Baca juga:  Bambang Soesatyo Galang Penandatangan Interpelasi )

Hak interpelasi beberapa kali diajukan oleh anggota Dewan pada masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Namun beberapa di antaranya gagal dalam sidang paripurna. Koalisi Merah Putih ditambah Fraksi Demokrat menguasai 353 kursi, sedangkan koalisi pendukung Jokowi hanya 207 kursi. (Baca juga: PAN Sebarkan Ajakan Interpelasi Lewat SMS  )

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Misbakhun, Bambang Soesatyo, dan Desmond kerap menjadi motor penggulir hak DPR. Dalam hak angket Century, misalnya, Misbakhun dan Bambang menjadi inisiator. Sedangkan dalam hak angket mafia pajak, Bambang dan Desmond menjadi inisiator.

Penggunaan hak interpelasi ini didukung oleh pimpinan fraksi. Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin mengatakan empat fraksi sudah bersepakat memfasilitasi anggotanya untuk menggunakan hak interpelasi.

Presiden Joko Widodo enggan berkomentar banyak ihwal rencana penggunaan hak interpelasi. Jokowi malah mempertanyakan alasan hak interpelasi bergulir saat dia menjadi presiden. “Berapa puluh kali kita menaikkan harga BBM, apa pernah yang namanya interpelasi itu?” kata Jokowi di Istana Bogor.

RIKY FERDIANTO | IRA GUSLINA SUFA | PUTRI ADITYOWATI | PRIHANDOKO

Berita lain:
Rapat Pleno Golkar Ricuh Diserbu Massa
Harga Pertamax Turun Jadi Rp 9.000-an
Sebelum Tewas, Sri Kerap Jemput ke Kantor Jean  

 

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

40 menit lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi


Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

1 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

Bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bertemu Jokowi.


Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

1 jam lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

KPU merespons soal dalil Ganjar-Mahfud soal Presiden Jokowi yang melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024.


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

2 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

2 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.


7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

3 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

3 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

4 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

5 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

5 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.