DPR Bakal Loloskan Budi Gunawan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kalemdikpol Irjen Pol Budi Gunawan. TEMPO/Subekti

    Kalemdikpol Irjen Pol Budi Gunawan. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Gerindra, akan menyetujui penunjukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Persetujuan atas usulan Presiden Joko Widodo ini mencuat di tengah kontroversi kepemilikan rekening sebesar Rp 22 miliar oleh Budi.

    Sejumlah politikus di Komisi Hukum DPR tak mempersoalkan pencalonan Budi, meski sebagian dari mereka akan mempertanyakan transaksi jumbo itu saat uji kelayakan dan kepatutan. "Beri kesempatan Budi Gunawan menjelaskan pada forum fit and proper test," kata politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin 12 Januari 2015.

    Partai-partai pendukung Presiden Jokowi sepakat mendukung usulan itu. Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR, Jazilul Fawaid, mengatakan partainya mendukung penunjukan Budi, dan berharap publik memberikan penilaian kepada Kapolri yang baru. "Tapi jangan sampai melakukan pembunuhan karakter," katanya.

    Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hazrul Azwar mengatakan telah menginstruksikan anggotanya di Komisi Hukum untuk mendukung pencalonan Budi Gunawan. Hanura dan Partai NasDem juga mendukung pilihan Presiden.

    Di kubu pendukung Prabowo Subianto, hanya Gerindra yang menyatakan menolak. Partai Amanat Nasional belum mengambil keputusan, sedangkan Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Golkar bakal mendukung Budi.

    Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan penunjukan Kepala Polri merupakan hak Presiden dan Demokrat menghormati pilihan itu. "Nanti lihat dalam uji kelayakan dan kepatutan," kata Max.

    Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo juga tak mempermasalahkan pencalonan Budi Gunawan. "Calon yang diajukan Jokowi ini telah memenuhi kualifikasi sebagai Kapolri," kata dia.
    Wakil Ketua Komisi Hukum dari PAN, Muhfachri Harahap, mengatakan fraksinya belum menentukan keputusan. "Belum ada pembicaraan khusus tentang pencalonan itu," katanya.

    Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, memprediksi langkah Komisaris Jenderal Budi Gunawan mulus. "Kemungkinan yang menolak itu Gerindra," kata Martin.

    Nama Budi pernah menjadi sorotan pada 2010 bersama 20 perwira tinggi Polri lainnya karena memiliki transaksi besar yang tak wajar. Satu contoh transaksi yang mencurigakan dari Budi adalah aliran dana Rp 1,5 miliar dari perusahaan pengembang, PT Masindo Lintas Pratama, ke rekening anak Budi, Herviano Widyatama, pada November 2006.

    Indonesian Corruption Watch (ICW) mempermasalahkan pencalonan Budi lantaran adanya transaksi tak wajar ini. Apalagi Presiden tak melibatkan lembaga yang berwenang menelisik, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kalau bersih, kenapa risi," kata Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho.

    Anggota Komisi Hukum DPR, Nasir Djamil, menyatakan Komisi Hukum bisa memanggil PPATK untuk mengklarifikasi transaksi itu. Politikus PKS ini menduga transaksi Budi sudah ditelisik. Namun ia tak memastikan Komisi Hukum memanggil PPATK.

    Presiden Jokowi enggan mengomentari soal pelibatan KPK dan PPPATK. "Nanti kalau saya jawab, larinya ke tempat lain," kata dia. Adapun Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengaku sibuk ketika Tempo mencoba meminta konfirmasi melalui nomor ponselnya. "Maaf, saya lagi rapat," ucap Budi.

    FRANSISCO R | ISTMAN | MITRA | WAYAN | DEWI SUCI R | MUHYIDDIN F | PRU

    Topik terhangat:

    AirAsia | Calon Kapolri | Charlie Hebdo | Menteri Jonan | Susi Pudjiastuti

    Berita terpopuler lainnya:
    Budi Gunawan Bikin Gedung Mabes Pakai Duit Sendiri
    Anggota TNI Foto Narsis di Puing Air Asia Dikecam 
    Balas Murdoch, JK Rowling Bela Muslim di Twitter
    Kesaksian Teman Mahar Laskar Pelangi Sebelum Tewas


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.