Kasus Budi Gunawan, Jokowi Siapkan Tiga Opsi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menerima tiga usulan terkait pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Kepolisian RI. Usulan ini muncul setelah KPK menetapkan Budi sebagai tersangka korupsi dan diduga menerima imbalan saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Polri 2003-2006 dan jabatan lain di kepolisian.

    "Presiden sudah minta ke kami beberapa opsi," kata Andi di Istana Negara, Selasa, 13 Januari 2015. Tiga opsi yang disampaikan kepada Jokowi adalah, pertama, pencalonan Budi Gunawan ditarik dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, menunda pencalonan Budi hingga ada keputusan hukum tetap, dan ketiga, menunggu masa pensiun Kepala Polri Jenderal Sutarman pada Oktober dan mengajukan calon baru. (Baca: Budi Gunawan Dijerat: Jokowi Kelabakan, Mega Repot)

    Sesaat setelah penetapan tersangka pada Budi, Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu Jokowi. Kalla menegaskan keputusan calon Kepala Polri merupakan prerogatif Presiden. Jokowi, kata dia, belum bersikap atas status tersangka Budi. (Baca: Budi Gunawan Tersangka, Tiga 'Dosa' Ini Melilitnya)

    Pertemuan juga digelar di rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tiga pucuk pimpinan partai pendukung pemerintah berkumpul. Mereka adalah Sutiyoso, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem; dan M. Romahurmuziy, Ketua Umum PPP.  Belum diketahui pembahasan dalam pertemuan tersebut. (Baca: Gara-gara Budi Gunawan, Jokowi-KPK Dua Kali Perang)

    Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch, Agus Sunaryanto, mendesak Jokowi segera menarik nama Budi Gunawan dari pencalonan. "Kami menunggu kejutan dari Jokowi," kata Agus.
    Agus menantang Jokowi membuktikan komitmennya dalam memilih pejabat yang bersih dari kasus korupsi. Kepercayaan publik pada Jokowi, kata Agus, telah berkurang sejak Presiden memilih Prasetyo sebagai Jaksa Agung tanpa meminta pertimbangan KPK dan PPATK.  "Ini bukan pertama kalinya Jokowi menunjuk pejabat publik secara sepihak," ujarnya. (Baca juga: Budi Gunawan Tersangka, Bukan Sekali Jokowi 'Nabok Nyilih Tangan')

    TIM TEMPO

    Topik Terhangat:
    AirAsia
    | Calon Kapolri | Charlie Hebdo | Menteri Jonan | Susi Pudjiastuti

    Berita terpopuler lainnya:
    Menteri Andrinof: Jepang Cuma Menggertak

    Lima Jenderal Ini Disebut Punya Rekening Gendut
    Beredar Foto Mesra, Abraham: Itu Gosip


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.