Jokowi Tenang Polri dan KPK Gegeran, Sejarah Mencatat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (dua kiri depan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (tiga kanan depan) dan sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara untuk memberikan keterangan pers terkait kasus hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Istana Bogor, Jabar, 23 Januari 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Presiden Joko Widodo (dua kiri depan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (tiga kanan depan) dan sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara untuk memberikan keterangan pers terkait kasus hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Istana Bogor, Jabar, 23 Januari 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo dinilai tak tegas dalam menyikapi penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, pada Jumat 23 Januari 2015. Banyak kalangan menganggap Jokowi terkesan membiarkan kriminalisasi terhadap anggota pimpinan KPK itu oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri.

    Di Istana Bogor, Jawa Barat, Presiden Jokowi hanya meminta agar proses hukum penangkapan Bambang dilakukan secara obyektif. “Saya sebagai kepala negara juga meminta tak terjadi gesekan antara Polri dan KPK dalam menjalankan tugas masing-masing,” kata Jokowi. (Baca: Soal Bambang, Oegroseno: Kabareskrim Patut Ditabok)

    Dalam penjelasan itu, Jokowi tidak memberikan pembelaan kepada KPK, yang terancam lumpuh akibat unsur pimpinannya tak komplet. Selain Bambang yang ditangkap polisi, anggota pimpinan KPK berkurang satu karena Busyro Muqoddas, yang habis jabatannya, belum ada penggantinya. Dua calon masih tertahan di Dewan Perwakilan Rakyat. (Baca: Bambang Widjojanto Ditangkap, Denny: Ini Berbahaya)

    “Kalau begini, rasanya SBY lebih baik ketimbang Jokowi,” ujar Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar. Menurut dia, Jokowi kalah tegas ketimbang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menangani kasus kriminalisasi terhadap anggota pimpinan KPK, Bibid Samad Riyanto dan Chandra Hamzah, oleh Polri, yang dikenal dengan sebutan “Cicak vs Buaya”. (Baca: Bambang Widjojanto Ditangkap karena Jokowi)

    Para pendukung gerakan antikorupsi kemarin memenuhi halaman KPK untuk menyampaikan dukungan terhadap lembaga itu. Bambang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kesaksian bohong sengketa pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat. Bambang dituduh menyuruh seorang saksi memberikan keterangan palsu saat sidang di Mahkamah Konstitusi pada 2010. (Baca: Bambang KPK Ditangkap, Ahok dan Jokowi Satu Suara)

    Penangkapan Bambang diyakini terkait erat dengan langkah KPK yang menetapkan status tersangka atas Komisaris Jenderal Budi Gunawan dalam perkara suap dan gratifikasi. “Ini (penangkapan Bambang Widjojanto) sebagai bentuk balas dendam Polri,” kata Zainal. (Baca: Pelapor Kasus Bambang Widjojanto dari PDIP, Siapa Dia?)

    Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, yang juga hadir dalam aksi di KPK, menilai Jokowi tak menepati janjinya untuk memperkuat KPK. Adapun Deputi Pencegahan KPK Johan Budi S.P. menuntut Jokowi tegas soal penangkapan Bambang. “Jika tidak tegas, sejarah akan mencatat Presiden Jokowi pro-pemberantasan korupsi atau sebaliknya.” (Baca juga: Bambang KPK Ditangkap, 60 Pengacara Pasang Badan)

    MUHAMAD RIZKI | LINDA TRIANITA | MUHAMMAD MUHYIDDIN

    Topik terhangat:
    Budi Gunawan
    | Bambang Widjojanto | Tabrakan Pondok Indah | AirAsia

    Berita terpopuler lainnya:
    Abraham Minta Panglima TNI Moeldoko Lindungi KPK

    Mega Gelar Pesta di Hari Penahanan Bambang KPK

    KPK Vs Polri, Din Syamsuddin: Karena Sikap Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.