Kisruh Golkar: Agung Laksono Menguat, Ical Gembos

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie berjalan memasuki ruang sidang paripurna Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 3 Desember 2014. ANTARA FOTO

    Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie berjalan memasuki ruang sidang paripurna Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 3 Desember 2014. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Ancol, Agung Laksono, bergerak cepat menggalang dukungan. Rabu 11 Maret 2015, sehari setelah kepengurusannya disahkan pemerintah, Agung menyambangi Ketua Umum Partai NasDem yang juga bekas Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, Surya Paloh. Agung mengakui kunjungannya itu untuk mendapatkan dukungan partai lain.

    “Selain ingin silaturahmi, saya menyatakan siap bergabung dengan partai-partai pendukung pemerintah,” kata Agung sebelum bertemu dengan Surya. Agung juga mengatakan telah mengunjungi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dia berencana bersua dengan petinggi partai pendukung pemerintah lainnya maupun dengan partai oposisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

    Seusai pertemuan di kantor NasDem, Surya Paloh menyatakan siap mendukung Agung. “Baik di parlemen, tukar-menukar informasi, dan saling mendukung,” kata Surya. Dukungan terhadap perubahan sikap Golkar juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Achmad Basarah. “Kami menyambut dengan tangan terbuka."

    Kubu Aburizal tak tinggal diam. Bendahara umum yang juga Sekretaris Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, menyatakan partainya bakal menggulirkan hak interpelasi atau hak angket terhadap keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly yang memenangkan kubu Agung. “Tak ada pilihan selain melawan keputusan Menteri Hukum,” ujar Bambang.

    Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini menyatakan bakal mendukung penggunaan hak interpelasi—hak untuk meminta penjelasan pemerintah—atau hak angket, untuk menyelidiki kebijakan pemerintah, yang diajukan Golkar. Keduanya menilai pemerintah telah mengintervensi konflik Golkar.

    Koalisi Merah Putih masih memiliki suara mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu 261 dari 560 kursi parlemen. Sedangkan partai koalisi pemerintah mengantongi 246 suara. Meski sebenarnya sebagian politikus Golkar sejak awal memilih berseberangan dengan Koalisi Merah Putih. Partai Demokrat, sebagai penentu disetujui-tidaknya hak tersebut, juga memilih tak ikut campur. “Biarkan masalah internal jadi urusan partai masing-masing,” kata Ketua Harian Demokrat Sjarifuddin Hasan.

    Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, memperkirakan gembosnya dukungan bakal membuat Aburizal kalah telak. Gun Gun menilai banyak pengurus di daerah tak puas atas kepemimpinan Aburizal dan berpotensi berbalik mendukung Agung. “Kubu Agung di atas angin.”

    Sejumlah pengurus daerah yang semula mendukung Aburizal memilih putar haluan. Wakil Ketua Golkar Sumatera Utara Hanafiah Harahap mengatakan para pengurus tingkat kabupaten/kota mulai berbalik mendukung Agung. “Tentu kami ikut yang legal dan sah sebagai ketua umum, yakni Agung Laksono,” kata Sekretaris Fraksi Golkar di DPRD Sumatera Utara tersebut. Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah Golkar Aceh Teuku Husen Banta mengatakan rapat pengurus provinsi pada Selasa 10 Maret 2015 bulat mendukung kepemimpinan Agung.

    INDRI MAULIDAR | PUTRI ADITYOWATI | SAHAT SIMATUPANG | ADI WARSIDI | BUDHY NURGIANTO | YOHANES SEO | SUJATMIKO | LINDA TRIANITA | MOYANG KASIH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.