Polri Dianggap Memaksakan Denny Jadi Tersangka

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana bersama Tim penasehat hukumnya menjawab pertanyaan wartawan sebelum memasuki gedung Bareskrim Polri, Jakarta, 12 Maret 2015. Denny Indrayana memenuhi panggilan penyidik Bareskrim sebagai saksi terlapor dalam dugaan kasus korupsi proyek payment gateway di Kemenkumham senilai Rp32 miliar. Tempo/Dian triyuli Handoko

    Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana bersama Tim penasehat hukumnya menjawab pertanyaan wartawan sebelum memasuki gedung Bareskrim Polri, Jakarta, 12 Maret 2015. Denny Indrayana memenuhi panggilan penyidik Bareskrim sebagai saksi terlapor dalam dugaan kasus korupsi proyek payment gateway di Kemenkumham senilai Rp32 miliar. Tempo/Dian triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri dianggap terlalu memaksakan dalam penetapan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sebagai tersangka kasus Payment Gateway. Kuasa hukum Denny, Heru Widodo Lancar, menyatakan Denny bukan ketua tim proyek, bukan pemegang kuasa anggaran, juga tak terlibat dalam hal teknis seperti penunjukan Doku maupun Finnet. "Persoalan pokok, apakah ini ada perintah Denny, kan tidak," kata Heru Rabu 25 Maret 2015.

    Denny ditetapkan sebagai tersangka dalam program layanan pembuatan paspor biasa secara elektronik. Penyidik mengenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.

    Badan Pemeriksa Keuangan belum menentukan adanya kerugian keuangan negara. Anggota BPK, Achsanul Qosasi, menyatakan BPK sudah berkoordinasi dengan kepolisian ihwal audit program pembayaran paspor secara elektronik. "Kami belum menentukan jumlah kerugiannya," kata dia kepada Tempo, Rabu 25 Maret 2015.

    Pengacara Denny lainnya, Defrizal, mengatakan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tak punya alat bukti kuat dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka. Laporan hasil pemeriksaan BPK menyebutkan penerapan pembayaran paspor secara elektronik tak menimbulkan kerugian keuangan negara. "Kalau dasarnya laporan BPK, terlalu sumir dinaikkan ke penyidikan," ujar Defrizal.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.