Mega: Presiden Mesti Jalankan Garis Partai

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani saat mengikuti pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, 9 April 2015. Agenda Kongres tersebut untuk menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020 dan akan berlangsung dari tanggal 8-12 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani saat mengikuti pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, 9 April 2015. Agenda Kongres tersebut untuk menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020 dan akan berlangsung dari tanggal 8-12 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk mengikuti kebijakan partai. Sebab, kata Megawati, Jokowi terpilih menjadi presiden lantaran diusung oleh PDI Perjuangan.

    “Sangat wajar apabila presiden dan wakil presiden menjalankan garis politik partai karena kebijakan partai segaris dengan rakyat,” ujar Megawati dalam pidatonya ketika membuka Kongres PDIP di Sanur, Bali, Kamis 9 April 2015.

    Presiden RI ke-5 itu juga berpesan kepada Jokowi untuk memenuhi janji kampanye dalam pemilihan presiden. “Saya berulang kali menyampaikan kepada Bapak Presiden agar berpegang teguh pada konstitusi. Berpihaklah kepada konstitusi, karena itu adalah jalan lurus kenegaraan. Penuhilah janji kampanyenya, sebab itu adalah ikatan suci dengan rakyat,” ujar Mega.

    Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Achmad Basarah mengatakan partainya ingin memperjelas posisinya sebagai partai pemerintah. “Kami ingin mengkonkretkan lagi posisi politik PDIP sebagai partai pengusung dan partai pemerintah,” kata Basarah di arena Kongres, kemarin.

    Karena itu, kata dia, harus ada kesepakatan mengenai model komunikasi dan koordinasi antara pemerintah Jokowi-Kalla dan PDIP. Misalnya, mengenai perencanaan pembangunan dan penerapan kebijakan. “Kongres harus memastikan bahwa pemerintahan Jokowi-Kalla selaras dengan ideologi partai,” ujarnya. “Kongres akan menyempurnakan beberapa aspek yang belum sempurna antara parpol dan pemerintah.”

    Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP, Ganjar Pranowo, mengatakan pernyataan Megawati bahwa pemerintah harus sejalan dengan partai bukan berarti partai mendikte pemerintah. Menurut dia, independensi Jokowi sebagai presiden tetap ada.

    Tapi, kata dia, pemerintah harus mengikuti ideologi partai pengusung. “Misalnya, kalau pemerintah menggunakan mekanisme pasar untuk menaikkan harga BBM, ya, liberal namanya. Eh, jangan keterusan ya, kami ingatkan,” katanya.

    Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh setuju dengan pernyataan Megawati. Menurut dia, pemerintah dan partai penyokong mutlak mesti bekerja sama. “Apa yang dikatakan Ibu Megawati tidak berlebihan. Yang sudah ada harus lebih baik lagi,” katanya.

    Jokowi sendiri merespons positif pesan yang disampaikan Megawati. “Sangat baik, pemimpin harus melayani rakyat. Bagus sekali. Pemimpin harus berideologi,” ujarnya.

    ANANDA TERESIA | TIKA PRIMANDARI | ROFIQI HASAN | ANTONS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.