Kalla Ngotot Reshuffle, Jokowi Pilih Evaluasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla tertawa saat memasuki Istana Negara di Jakarta, 20 Oktober 2014. Presiden belum mengenakan pecinya dan JK belum memakai dasi. AP/Tatan Syuflana

    Presiden Jokowi (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla tertawa saat memasuki Istana Negara di Jakarta, 20 Oktober 2014. Presiden belum mengenakan pecinya dan JK belum memakai dasi. AP/Tatan Syuflana

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla kembali menegaskan perlunya perombakan kabinet. Perombakan, kata Kalla, tak hanya sebatas menteri, tapi juga menyasar pejabat yang diangkat Presiden Joko Widodo.

    “Penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, di situ pentingnya,” ujar Kalla setelah membuka seminar soal kekayaan intelektual Indonesia di Hotel Luwansa, Jakarta, Rabu 6 Mei 2015. "Siapa pun yang diangkat presiden itu bisa diganti. Itu saja rumusnya.”

    Namun Kalla belum mau berkomentar ihwal kapan waktu yang tepat untuk merombak kabinet. “Tunggu saja waktunya, sabar-sabar saja,” kata dia.

    Di kantornya, Senin 4 Mei 2015, Kalla juga mengungkapkan alasan pentingnya perombakan kabinet. ”Perlu peningkatan kinerja, tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya,” ujarnya.

    Kinerja Kabinet Kerja pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tak memuaskan memang tengah disorot. Penilaian itu, misalnya, tecermin dari hasil sigi Poltracking Indonesia yang dilansir April lalu. Hasil sigi itu menyebutkan, menteri bidang ekonomi menduduki peringkat pertama menteri dengan kinerja buruk. Peringkat kedua diduduki menteri bidang hukum.

    Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, mengatakan Kabinet Kerja Jokowi sudah saatnya dirombak. Perombakan, kata dia, terutama harus menyasar tim ekonomi. Alasannya, menurut Sri, angka pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2015 hanya 4,71 persen. Kuartal sebelumnya, pertumbuhan ekonomi mentok di angka 5,01 persen.

    "Melihat tren penurunan seperti ini, berarti ada mismanagement. Ini harus segera dievaluasi untuk mencapai target pertumbuhan tahunan 5,7 persen," kata Enny.

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, partai pengusung Jokowi-Kalla, Hasto Kristiyanto, mendukung perlunya evaluasi kabinet. Hasto menyoroti kinerja kesekretariatan Istana yang harus diperbaiki. Ia mencontohkan beberapa peraturan pemerintah yang tak diinformasikan dengan baik kepada presiden, dari proses penyusunan hingga aturan tersebut dikeluarkan. Instansi yang dimaksudkan oleh Hasto adalah Sekretariat Kabinet. “Yang terjadi menunjukkan ketidakcermatan,” katanya.

    Jokowi mengaku belum mengambil keputusan ihwal perombakan kabinet. Sejauh ini, kata dia, baru sebatas evaluasi kinerja menteri. "Saya sudah sampaikan bolak-balik. Setiap pekerjaan, setiap yang kerja, semua menteri, kita lihat harian, mingguan, bulanan," kata Jokowi Rabu 6 Mei 2015. ”Soal reshuffle, nanti kita lihat.”

    Pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, menilai Jusuf Kalla terlalu bersemangat melontarkan pernyataan perlunya perombakan kabinet kepada publik. Padahal, kata dia, Jokowi lebih bersikap hati-hati. “Jangan sampai wakil presiden yang semangat, padahal reshuffle itu domain presiden," ujar Gun Gun, yang dihubungi Tempo, Rabu 6 Mei 2015.

    REZA ADITYA | ANANDA TERESIA | INDRI MAULIDAR | MOYANG KASIH DEWIMERDEKA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.