Kasus Beras Plastik, Beras di Pelosok Negeri Diperiksa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Bekasi Rahmat Effendi menunjukkan contoh beras plastik oplosan usai menggelar jumpa pers di Kantor Walikota Bekasi, Jawa Barat, 21 Mei 2015. Hasil uji terhadap beras plastik oplosan tersebut mengandung tiga unsur plasticizer plastik antara lain BBP (benzyl butyl phthalate), DEHP (bis (2-ethylexyl phatalate)), dan DINP (diisononyl phthalate). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Walikota Bekasi Rahmat Effendi menunjukkan contoh beras plastik oplosan usai menggelar jumpa pers di Kantor Walikota Bekasi, Jawa Barat, 21 Mei 2015. Hasil uji terhadap beras plastik oplosan tersebut mengandung tiga unsur plasticizer plastik antara lain BBP (benzyl butyl phthalate), DEHP (bis (2-ethylexyl phatalate)), dan DINP (diisononyl phthalate). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel memerintahkan seluruh Kepala Dinas Perdagangan memeriksa kemungkinan adanya peredaran beras sintetis mengandung plastik. "Kejadian ini merupakan momentum untuk menata ulang perdagangan bahan pokok dan barang lainnya, termasuk melakukan pendaftaran peredaran setiap merek beras," kata Gobel di kantornya, Jumat 22 Mei 2015.

    Sebelumnya, pemerintah dinilai kecolongan atas beredarnya beras mengandung plastik. Pengujian yang dilakukan PT Sucofindo terhadap sampel beras dari Pasar Tanah Merah, Bekasi, Jawa Barat, menemukan ada tiga senyawa plastik. Sampel beras diambil dari konsumen bernama Dewi Septiani dan penjual beras Sembiring. Plastik itu diduga dioplos dengan beras.

    Menteri Gobel meminta penyidik Badan Reserse Kriminal Polri dan Badan Intelijen Negara menelusuri dari hulu hingga hilir apakah peredaran beras sintetis itu diimpor secara ilegal atau merupakan produk dalam negeri. Penelusuran ini untuk memastikan motif pelaku. "Apakah sekadar pidana pencari untung semata, ataukah ada tindakan kriminalitas dengan motif-motif tertentu yang merugikan pemerintah," ujarnya.

    Sampai saat ini belum ada laporan mengenai beras plastik kecuali temuan di Kota Bekasi. Meski begitu, Gobel tetap menghormati hasil uji laboratorium Pemerintah Kota Bekasi melalui Sucofindo. Ia juga mengapresiasi Dewi Septiani yang telah berpartisipasi dalam pengawasan publik agar peredaran beras sintetis tidak meluas. Namun pemerintah tetap menunggu hasil kajian Bareskrim serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna mendapatkan kepastian.

    Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo, berharap dalam tiga hari ini pengujian bisa dirampungkan BPOM. Jika hasil uji laboratorium positif, polisi akan menindak dengan menaikkan kasusnya ke tahap penyidikan. Kementerian Perdagangan akan menerbitkan surat ke seluruh Dinas Perdagangan agar menarik peredaran beras yang sejenis dengan yang ditemukan di Bekasi.

    Pakar kimia dari Universitas Indonesia, Asmuwahyu, mempertanyakan motif pembuat beras plastik, karena bahan baku dan ongkos produksinya lebih mahal. "Harga plastik olahan seperti itu paling murah Rp 12 ribu per kilogram, sedangkan beras harganya Rp 7.500," ujarnya.

    Pengamat ekonomi pertanian, Bustanul Arifin, menduga pelaku adalah orang iseng. Ia ragu kasus tersebut merupakan “bioterorisme”. Sebab, kata dia, penyebaran dan korban beras plastik tersebut belum jelas. Namun fenomena ini mencoreng citra bangsa dalam kaitan isu keamanan pangan.

    AGUS SUPRIYANTO | ALI NUR HIDAYAT | ADITYA BUDIMAN | ANDI RUSLI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.