Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi: Enggak Masuk Akal Motif Beras Plastik Cari Untung

image-gnews
Sulit membedakan secara kasat mata antara beras asli dengan beras plastik atau sintetis. TEMPO/Ryan Maulana
Sulit membedakan secara kasat mata antara beras asli dengan beras plastik atau sintetis. TEMPO/Ryan Maulana
Iklan

TEMPO.CO, Solo – Presiden Joko Widodo berjanji akan menelusuri motif beredarnya beras sintetis mengandung plastik. Dari masukan sejumlah pakar beras, Jokowi ragu beredarnya beras mengandung plastik itu dilatarbelakangi motif mencari keuntungan.

"Secara logika, enggak masuk kalau motifnya mencari untung karena harga plastik lebih mahal dari beras," kata Jokowi saat mengikuti acara car-free day di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Minggu 24 Mei 2015. "Yang paling penting, akar masalahnya apa? Dicek bener. Motivasinya apa?"

Jokowi mengatakan pemerintah masih menunggu hasil pengujian dari laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan serta laboratorium Institut Pertanian Bogor terhadap beras yang diduga mengandung plastik yang ditemukan di Bekasi. Sampel beras diambil dari Dewi Septiani, warga pelapor kasus beras plastik ke Kepolisian Resor Kota Bekasi, serta Sembiring, pemilik toko beras di Pasar Tanah Merah, Bekasi.

Jumat 22 Mei 2015 lalu, PT Sucofindo sudah mengeluarkan hasil pengujian sampel beras yang sama atas permintaan Pemerintah Kota Bekasi. Hasil pengujian itu menemukan adanya tiga senyawa plastik berupa pelentur (plasticer) yang biasa dipakai sebagai bahan dasar pembuatan pipa, kabel, dan komponen lain. Mengkonsumsi beras ini, menurut temuan Sucofindo, akan berisiko menyebabkan diare, bahkan bisa memicu kanker hingga kematian.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel sudah meminta penyidik Badan Reserse Kriminal Polri dan Badan Intelijen Negara menelusuri dari hulu hingga hilir apakah peredaran beras sintetis itu diimpor secara ilegal atau merupakan produk dalam negeri. Penelusuran ini untuk memastikan motif pelaku. "Apakah sekadar pidana pencari untung semata, atau ada tindakan kriminalitas dengan motif-motif tertentu yang merugikan pemerintah," ujarnya.

Sampai Minggu kemarin, ada sejumlah laporan temuan beras sintetis atau beras mengandung plastik di sejumlah daerah. Misalnya, Dinas Perdagangan Yogyakarta kemarin menerima laporan adanya beras sintetis dari salah seorang warga Kecamatan Rongkop, Gunungkidul. Dinas Perdagangan Kota Depok juga menerima laporan ihwal beras yang diduga mengandung plastik yang telah dibeli warga Cilodong, Depok.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menduga ada motif politik dan upaya makar dalam peredaran beras plastik ini. Alasannya, kata dia, beras ini sangat membahayakan jika dikonsumsi masyarakat. Walhasil, ujar Tjahjo, beras plastik akan merusak citra pemerintah saat ini. “Kita percayakan kepada BIN (Badan Intelijen Negara) dan Kepolisian untuk mengusut tuntas,” ujarnya.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti berjanji mengusut siapa dalang di balik peredaran beras ini. “Kami masih menunggu hasil laboratorium,” ujar Badrodin. ”Jika ada pidana, kami akan jerat dengan Undang-Undang Pangan.”
Pengamat intelijen dari Universitas Indonesia, Wawan Purwanto, meminta pemerintah tak berspekulasi ihwal motif peredaran beras plastik. Dia menyarankan agar pemerintah membuktikan lebih dulu kasus itu secara hukum.

“Jadi ada atau tidak motif politik itu harus dibuktikan secara hukum, bukan spekulasi,” ucapnya.

AHMAD RAFIQ | TIKA P | SHINTA MAHARANI | IMAM HAMDI | INDRA WIJAYA | ANTON A

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Sudah Temui CEO Apple Tim Cook, Menlu Cina Wang Yi, dan Eks PM Inggris Tony Blair, Fokus Bahas Soal IKN

21 menit lalu

Bos Apple Tim Cook bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, 17 April 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris
Jokowi Sudah Temui CEO Apple Tim Cook, Menlu Cina Wang Yi, dan Eks PM Inggris Tony Blair, Fokus Bahas Soal IKN

Selasa lalu menjadi hari sibuk Jokowi menemui CEO Apple Tim Cook, Menlu Cina Wang Yi, dan Eks PM Inggris Tony Blair. Apa hasil pertemuan bahas IKN itu


Gibran di Jakarta Menjelang Putusan MK, Merahasiakan Pertemuan Tokoh hingga Ganjar tak Menutup Diri

2 jam lalu

Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan respons atas panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) kepada empat menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024.di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran di Jakarta Menjelang Putusan MK, Merahasiakan Pertemuan Tokoh hingga Ganjar tak Menutup Diri

Gibran Rakabuming Raka berangkat ke Jakarta, pada Jumat, 19 April 2024. Kabarnya, ia akan bertemu dengan sejumlah tokoh


Jokowi dan Maruf Amin jadi Saksi Nikah Puteri Kelima Bamsoet

3 jam lalu

Jokowi dan Maruf Amin jadi Saksi Nikah Puteri Kelima Bamsoet

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menikahkan puteri kelimanya, Saras Shintya Putri (Chacha) dengan Avicenna Athalla Zaki Ghani Alli (Athalla), di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu 20 April 2024.


Analis Ungkap Faktor Prabowo Bisa jadi Juru Damai Jokowi dan Megawati

3 jam lalu

Prabowo Subianto (kiri) dan Megawati Soekarnoputri. TEMPO/ Subekti
Analis Ungkap Faktor Prabowo Bisa jadi Juru Damai Jokowi dan Megawati

Pengamat melihat perlu ada faktor kepastian terlebih dahulu di antara Prabowo dan Megawati, sebelum Ketua Umum Partai Gerindra menjadi juru damai bagi Megawati dan Jokowi.


Rencana Jokowi Bertemu Megawati, Ditanggapi Gibran Dikomentari Hasto

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Rencana Jokowi Bertemu Megawati, Ditanggapi Gibran Dikomentari Hasto

Gibran Rakabuming Raka berharap ada peluang untuk pertemuan antara Jokowi dan Megawati


Pengamat Sebut Megawati akan Berkonflik Lama dengan Jokowi seperti SBY

4 jam lalu

Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati dan Jokowi. Instagram, dan ANTARA
Pengamat Sebut Megawati akan Berkonflik Lama dengan Jokowi seperti SBY

Pakar politik menjelaskan segala wacana pertemuan Jokowi dan Megawati usai Idul Fitri sulit untuk terwujud.


Prabowo Ingin jadi Jembatan bagi Jokowi, Megawati, dan SBY

7 jam lalu

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi, dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2019. Tempo/Egi Adyatama
Prabowo Ingin jadi Jembatan bagi Jokowi, Megawati, dan SBY

Juru Bicara Prabowo Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa watak Prabowo itu politik rekonsiliatif dan mempersatukan


Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

11 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (dua kanan) berbincang-bincang dengan eks perdana menteri Inggris Tony Blair (tengah) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat 19 April 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Tony Blair dan Prabowo Subianto berdiskusi membahas isu-isu global dan strategi untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju


Masinton Bilang Megawati Tidak Perlu Bertemu Jokowi

12 jam lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Masinton Bilang Megawati Tidak Perlu Bertemu Jokowi

Masinton Pasaribu mengatakan Megawati Soekarnoputri tidak perlu bertemu Presiden Joko Widodo karena telah menodai konstitusi dan demokrasi.


Terpopuler Bisnis: Jalan Tol Palembang - Betung Ditarget Rampung 2025, Rupiah Makin Keok

12 jam lalu

Pergerakan Rupiah terhadap Dolar AS 6-15 April 2024. (Google.com)
Terpopuler Bisnis: Jalan Tol Palembang - Betung Ditarget Rampung 2025, Rupiah Makin Keok

Kementerian PUPR menargetkan Jalan Tol Palembang - Betung selesai pada 2025. Untuk itu butuh tambahan tim percepatan.