Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Ungkap Peran Jusuf Kalla Selamatkan TPPI

image-gnews
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memenuhi panggilan Pansus Angket Century di  DPR, Jakarta (14/1). Kalla membantah menerima SMSdari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ANTARA/Rosa Panggabean
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memenuhi panggilan Pansus Angket Century di DPR, Jakarta (14/1). Kalla membantah menerima SMSdari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ANTARA/Rosa Panggabean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap peran Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembahasan penyelamatan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Kalla ikut membahas bagaimana PT Pertamina Persero dilibatkan dalam upaya menyelamatkan TPPI dengan memberikan kesempatan menjual kondensat milik negara. “Dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden (Jusuf Kalla), dibahas bagaimana menyelamatkan PT TPPI dengan meminta Pertamina memberikan kondensat kepada TPPI,” kata Sri Mulyani setelah diperiksa polisi di Kementerian Keuangan, Senin 8 Juni 2015.

Sri Mulyani dimintai keterangan oleh Badan Reserse Kriminal selama 12 jam sejak pukul 09.00 di kantor Kementerian Keuangan. Pemeriksaan ini berkaitan dengan upaya polisi yang sedang menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Sejak enam bulan lalu BPK mengaudit investigasi penyimpangan dalam penjualan kondensat milik negara yang dilakukan oleh TPPI. Diduga ada kerugian negara hingga Rp 2,4 triliun.

PT TPPI adalah perusahaan yang awalnya dimiliki oleh Honggo Wendratno. Perusahaan yang bergerak di bidang energi ini hampir bangkrut pada 1998 dan diselamatkan lewat pengucuran dana oleh pemerintah. Sejak saat itu pemerintah memiliki saham di perusahaan tersebut. Agar perusahaan itu terus beroperasi, TPPI diberi proyek berupa penjualan kondensat milik negara. Ada dugaan bahwa uang hasil penjualan kondensat ini tidak masuk ke kas negara.

Berdasarkan audit BPK itu, Sri Mulyani mengeluarkan persetujuan penjualan kondensat milik negara melalui PT TPPI. BPK menganggap persetujuan Menteri Keuangan tadi tak mempertimbangkan kondisi PT TPPI yang tengah terlilit masalah keuangan dan utang ke Pertamina.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sri Mulyani menegaskan bahwa nota dinas yang dia terbitkan sudah berdasarkan kajian bahwa kondisi keuangan TPPI sedang tak baik. Menurut dia, tujuan pengaturan tersebut untuk menjaga kepentingan negara, yakni memastikan kewajiban atas kondensat milik negara dibayar lunas, pengadaan bahan bakar dalam negeri dikelola sesuai dengan undang-undang, dan memaksimalkan aset negara. “Dalam hal aset negara ini, termasuk PT TPPI, yang lebih dari 50 persen asetnya milik negara,” kata dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tak berkeberatan apabila dimintai keterangan dalam upaya pengungkapan kasus hukum. "Jangankan dia (Sri Mulyani), saya saja Wakil Presiden bersedia memberikan kesaksian di pengadilan," kata Kalla di kantornya, Kamis lalu.

Kalla merujuk pada kesiapannya menjadi saksi perkara korupsi yang menjerat bekas Bupati Indramayu, Irianto Syaifuddin alias Yance, di Bandung pada bulan lalu. Tentang pernyataan Sri Mulyani, Kalla belum terkonfirmasi lagi. Sedangkan staf khusus Kalla, Husain Abdullah, tak menjawab ketika dihubungi.

TRI ARTINING PUTRI | REZA ADITYA | INDRA WIJAYA | PURWANTO

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

4 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

7 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

8 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

17 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

1 hari lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

1 hari lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

1 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

1 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.