Perombakan Kabinet Jokowi-JK, Menteri Nonpartai Terancam

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Grafis 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK. (Grafis: Unay)

    Grafis 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK. (Grafis: Unay)

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengamat pesimistis Presiden Joko Widodo akan mendepak para menteri dari partai politik, meski berkinerja buruk. Sebaliknya, reshuffle kabinet diprediksi hanya akan merombak anggota kabinet dari kalangan profesional atau akademikus.

    Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai Presiden bakal kesulitan mengganti atau menggeser orang-orang partai dalam kabinet. “Presiden pasti akan terikat salah satu kakinya oleh kekuatan politik,” katanya kepada Tempo, Minggu 21 Juni 2015. Risiko politik akan relatif rendah jika pergantian dilakukan terhadap menteri nonpartai.

    Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, berharap Jokowi tak membedakan antara menteri dari kalangan partai dan profesional. Sebab, kelemahan kinerja muncul di keduanya. Dia mencontohkan lemahnya kinerja tampak pada kabinet bidang perekonomian yang didominasi kalangan profesional. Hal yang sama terjadi di bidang politik, hukum, dan keamanan yang diisi menteri dari partai. “Secara obyektif, latar belakang profesional ataupun partai seharusnya tak membedakan penilaian kinerja,” ujarnya.

    Sabtu lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan bakal ada perombakan menteri Kabinet Kerja. Dia bersama Presiden Joko Widodo sedang mempertimbangkan menteri yang layak diganti setelah membuat evaluasi kabinet. Walau demikian, Kalla enggan mengungkap siapa menteri yang berponten merah. “Akan ada waktunya,” katanya di kantor Partai NasDem.

    Presiden Joko Widodo diagendakan bertemu dengan partai pendukung pemerintah untuk membicarakan rencana reshuffle. “Semuanya akan berkumpul membahas adanya perombakan kabinet,” kata Muhammad Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya.

    Tapi, belum-belum, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah menuding menteri dari kalangan profesional kurang peduli terhadap keberhasilan pemerintahan. “Karena mereka tak akan merasakan dampak politiknya,” ujarnya. Karena itu, dia mendesak Jokowi agar memperbanyak kursi menteri dari partainya yang dianggap berkepentingan menjaga pemerintahan Jokowi. “Sebab, kegagalan pemerintahan akan berdampak pada elektabilitas PDIP pada Pemilu 2019.”

    Seorang pejabat Istana mengatakan Presiden Joko Widodo hampir dapat dipastikan tidak akan mengurangi jatah partai dalam reshuffle kabinet. Salah satu pertimbangannya, kata dia, agar tidak memicu tekanan dari partai penyokong pemerintah.

    Bahkan, menurut dia, Jokowi masih membuka opsi untuk menambah jatah partai dalam kabinet baru. Opsi tersebut merupakan pilihan terakhir di antara dua alternatif lainnya, yakni
    menggeser posisi antar-menteri dan mengeluarkan menteri partai dengan tokoh lain dari partai yang sama.

    Dia membenarkan bahwa beberapa menteri di bawah Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Koordinator Polhukam memperoleh rapor merah. Selain indikator capaian dan serapan anggaran, Jokowi menilai beberapa aspek kinerja, seperti komunikasi dan sosialisasi program kepada publik.

    Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto membenarkan bahwa evaluasi sudah diberikan seluruhnya kepada Presiden Joko Widodo. Namun dia enggan merinci hasilnya. “Belum ada arahan lanjutan dari Presiden,” ujarnya, Minggu 21 Juni 2015.

    ANANDA TERESIA | MOYANG KASIH| REZA ADITYA | DEWI SUCI | RIKY FERDIANTO | AGOENG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.