Reshuffle Kabinet, PDIP Dorong Jokowi Libatkan Demokrat dan PAN

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kedelapam kiri bawah), Wapres Jusuf Kalla (kedelapan kanan bawah) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (keenam kiri bawah) berfoto bersama dengan gubernur seluruh Indonesia usai pembukaan Rakornas Kabinet Kerja, di Istana Negara, Jakarta, 4 November 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Presiden Joko Widodo (kedelapam kiri bawah), Wapres Jusuf Kalla (kedelapan kanan bawah) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (keenam kiri bawah) berfoto bersama dengan gubernur seluruh Indonesia usai pembukaan Rakornas Kabinet Kerja, di Istana Negara, Jakarta, 4 November 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendorong Presiden Joko Widodo membuka peluang berkoalisi dengan sejumlah partai nonpemerintah, termasuk Partai Amanat Nasional dan Demokrat. Tujuannya, supaya stabilitas politik tercipta, termasuk di DPR.

    ”Presiden perlu mempertimbangkan dukungan dari partai politik lain di luar Koalisi Indonesia Hebat agar dukungan signifikan dan stabilitas politik dapat terjaga,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah, Minggu 28 Juni 2015.

    Peluang PAN masuk kabinet terlihat dengan hadirnya Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam acara buka bersama di rumah dinas Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, meski tak ada Jokowi.

    Peluang masuknya Demokrat terungkap dari penyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada akhir Mei lalu. Ia mengajak Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membantu pemerintah dalam memberantas mafia minyak dan gas. Sedangkan Jokowi sempat menghadiri Kongres Partai Demokrat di Surabaya pada Mei lalu.

    Rencana perombakan kabinet kembali berembus setelah Jokowi pekan lalu mengevaluasi kinerja menteri. Beberapa kali Presiden mengkritik langsung kinerja mereka, seperti tentang lama waktu bongkar-muat kontainer atau dwelling time di pintu Pelabuhan Tanjung Priok. Kinerja menteri bidang ekonomi menjadi sorotan, setelah bidang hukum. Evaluasi juga melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan.

    Anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, mengatakan belum ada pembahasan jatah kursi menteri bagi partai nonpemerintah. Presiden masih berfokus pada evaluasi kinerja menteri. “Soal reshuffle, Presiden sendiri, kalau sudah waktunya akan menyampaikan,” ujarnya.

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui banyak kinerja menteri yang dinilai bermasalah oleh Presiden. Bukan hanya kinerja, kata Tjahjo, ada menteri yang “melawan” keinginan Jokowi. “Ada menteri yang bahkan Presiden maunya apa, dia malah membangkang dan memilih caranya sendiri dalam memutuskan,” kata Tjahjo.

    Ketua PAN Yandri Susanto mengatakan kader PAN siap masuk kabinet walaupun Zulkfili menegaskan partainya konsisten berada di luar pemerintah. “Buat kami, berada di luar pemerintah lebih terhormat ketimbang kami harus melobi pemerintah.” Adapun juru bicara Demokrat, Ruhut Sitompul, mempersilakan Presiden memilih kader partainya.

    Tambahan politikus dalam kabinet bertolak belakang dengan hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia pada 24-30 April lalu. Survei terhadap 250 responden kalangan menengah menyarankan agar Jokowi menambah menteri berlatar profesional. “Ini akibat kinerja menteri dari partai yang dinilai masih rendah,” kata juru bicara Kelompok Diskusi dan Kajian Opini, Hendri Satrio.

    Sekretaris Jenderal NasDem Patrice Rio Capella mendukung partai lain masuk kabinet. Tapi dia ingin kursi menteri dari profesional dikurangi. “Ini demi memperkuat positioning presiden.”

    REZA ADITYA | INDRI MAULIDAR | FAIZ NASHRILLAH‎ | ISTMAN MP | INDRA WIJAYA | PUR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.