Reshuffle Kabinet, Jokowi Pastikan Rombak Menteri Ekonomi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jokowi (tengah),  didampingi menteri PU dan Perumahan Rakyat, Mochamad Basuki Hadimuljono (kanan), saat peresmian pengoperasian jalan tol Gempol-Pandaan, di Pandaan, Jawa Timur, 12 Juni 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Jokowi (tengah), didampingi menteri PU dan Perumahan Rakyat, Mochamad Basuki Hadimuljono (kanan), saat peresmian pengoperasian jalan tol Gempol-Pandaan, di Pandaan, Jawa Timur, 12 Juni 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengutarakan akan merombak menteri bidang ekonomi dalam kabinet kerja kepada para pakar ekonomi yang mendatanginya, Senin 29 Juni 2015. Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono, mengatakan Jokowi menyadari kinerja sejumlah menteri masih di bawah target.

    “Kalau saat ini ada orang yang cocok, akan langsung saya lantik,” kata Tony seusai pertemuan di Istana Merdeka kemarin, menirukan ucapan Jokowi. Hadir pula sejumlah ekonom, antara lain dari Bank Mandiri sekaligus ketua panitia seleksi calon pemimpin KPK, Destry Damayanti; ekonom Perbanas, Raden Pardede; serta Komisaris Utama PT Telkom Hendri Saparini.‎

    Tony berujar, Jokowi sadar atas buruknya kinerja sektor ekonomi. Meski menteri bidang ekonomi diisi orang yang dianggap mumpuni, beberapa indikator perekonomian, seperti kurs rupiah, inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi, masih jauh dari harapan.

    “Hanya tak ada sosok yang bisa mengendalikan,” kata dia. Jokowi, kata Tony, tak spesifik menyebut siapa saja menteri yang berkinerja buruk. “Ibarat main bola, banyak pemain bagus tapi tak ada playmaker."

    Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif juga menangkap isyarat Presiden akan merombak kabinet. "Saya lihat isyaratnya iya, tapi saya enggak mau mendahului," kata Syafii setelah melakukan pertemuan selama 45 menit di Istana Negara kemarin. Ia menemui Jokowi sejak pukul 10.30 bersama politikus Partai Amanat Nasional, Sutrisno Bachir.

    Analis dari LBP Interprise, Lucky Bayu Purnomo, menyatakan Presiden perlu merombak tim ekonomi. Alasannya, pertumbuhan ekonomi sekarang tak sebagus era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Ada gap perolehan yang besar. Dulunya 5,12 persen, sekarang di kuartal kedua hanya 4,71 persen,” kata Lucky kemarin.

    Lucky menyoroti kinerja Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, serta Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

    Lucky menganggap Sofyan belum mampu mengharmoniskan kementerian sektor ekonomi. Puan dianggap belum berkontribusi pada pendapatan negara. Gobel dianggap belum bisa mengendalikan inflasi yang kini berada di level tertinggi dibanding lima tahun lalu. “Harga barang pokok di pasaran sudah naik, tanpa kontrol,” katanya.

    Sofyan mengaku siap dicopot jika pencapaiannya dianggap buruk. "Kalau saya tak populer dan di-reshuffle, tak ada masalah," ‎ kata Sofyan, 22 Juni lalu. “Itu kan hak Presiden.”

    Rachmat Gobel mengaku tak ambil pusing atas rencana perombakan kabinet yang merupakan hak Presiden. "Kalau ditempatkan di mana saja, ya tak apa-apa," kata dia.  

    Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui pertemuan dengan para ekonom menyinggung soal kinerja menteri ekonomi. "Kami ingin mendengarkan pihak ahli supaya ada pandangan yang balance untuk pemerintah," katanya.

    Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden membutuhkan ide baru untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. ‎"Presiden sadar tantangan yang dihadapi cukup berat, jadi memang perlu kekuatan baru dan inovasi," kata Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan. Namun ia menolak menegaskan bahwa kekuatan baru dan inovasi yang dimaksudkan diartikan sebagai perombakan kabinet.

    FAIZ NASHRILLAH | REZA ADITYA | URSULA FLORENE SONIA | TIKA PRIMANDARI | SINGGIH SOARES | TRI ARTINING PUTRI | RIKY FERDIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.