Partai Disinyalir Sibuk Siapkan Calon Boneka

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Arif Fadillah

    TEMPO/Arif Fadillah

    TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Komisi Pemilihan Umum memperpanjang lagi masa pendaftaran pilkada di daerah dengan calon tunggal diprediksi hanya akan membuka peluang transaksi politik antarpartai.

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan besar kemungkinan muncul calon boneka—calon yang diusung bukan untuk menang, melainkan semata-mata agar pilkada tak ditunda pada 2017. "Kalau benar terjadi, ini mencederai demokrasi dan asas-asas pemilihan umum," kata Titi, Jumat 7 Agustus 2015.

    Dia mencontohkan pendaftaran calon di Kota Surabaya dan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. "Sudah tampak partai saling menyandera pencalonan. Itu membuktikan bahwa calon yang muncul bukan terjadi secara alamiah," kata Titi, yang khawatir transaksi politik berpotensi melibatkan uang. "Ini bisa terjadi lagi."

    KPU memutuskan kembali memperpanjang masa pendaftaran pilkada terhitung mulai besok hingga Selasa pekan depan. Hal itu sebagai solusi terhadap masih adanya tujuh daerah pemilihan yang hingga kini baru memiliki satu pasangan calon kepala daerah. Jika hingga batas waktu tak ada tambahan calon, pilkada di daerah dengan calon tunggal akan ditunda hingga 2017.

    Tujuh daerah tersebut adalah Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Blitar di Jawa Timur; Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat; Kota Samarinda di Kalimantan Timur; Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB); serta Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur. Calon tunggal di tujuh daerah tersebut adalah wali kota dan bupati atau inkumben.

    Pemilihan di Surabaya dan Pacitan belakangan paling disorot setelah Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya yang kembali mencalonkan diri, mengungkapkan adanya kesepakatan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat agar pilkada di kedua daerah pemilihan tersebut tak ditunda. Bentuknya berupa barter pencalonan. Demokrat akan mengajukan penantang Risma di Surabaya, sebaliknya PDIP mengusung lawan bagi calon kuat dari Demokrat di Pacitan.

    Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menyesalkan tahapan pilkada serentak diwarnai indikasi adanya barter politik berupa munculnya calon-calon boneka. "Ini semakin membuktikan bahwa partai politik gagal melakukan kaderisasi dan seleksi calon pemimpin yang baik," ujarnya. Syamsuddin juga menilai partai politik di Indonesia tak memiliki kemampuan untuk berkompetisi secara sehat, sehingga masih ada daerah dengan calon tunggal.

    Presiden Joko Widodo menampik sinyalemen munculnya calon boneka di sejumlah daerah pemilihan. "Calon boneka gimana? Calon, ya calon," kata dia, kemarin. Jokowi optimistis perpanjangan waktu pendaftaran akan dimanfaatkan partai-partai untuk mendaftarkan calon baru di daerah dengan calon tunggal. Apalagi dia mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah partai politik agar segera mengajukan kadernya.

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengakui partainya melakukan penjajakan politik dengan Partai Demokrat untuk pilkada di Kabupaten Pacitan dan Kota Surabaya. "Itu sebuah kalkulasi politik, ya wajar," kata dia kemarin.

    Namun, menurut anggota Tim Penjaring Kepala Daerah PDIP, Djarot Syaiful Hidayat, partainya menjamin tak akan mengusung calon boneka dalam masa perpanjangan pendaftaran. "Kalau kita maju pasti kita fight karena yang dibawa adalah nama besar partai," ujarnya. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo mengklaim hal serupa.

    AGOENG WIJAYA | INDRA WIJAYA | REZA ADITYA | NOFIKA DIAN NUGROHO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.