TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Presiden Joko Widodo belum mengabulkan keinginan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melanjutkan pembangunan gedung parlemen baru. Menurut Jusuf Kalla, Jokowi belum mencantumkan pembangunan gedung itu dalam nota keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.
Kalla membantah pernyataan Badan Anggaran DPR yang menyebut bahwa Presiden sudah menyetujui proyek pembangunan gedung senilai Rp 1,1 triliun itu. "Mungkin persetujuan secara informal. Tapi resminya, kami belum mengetok persetujuan anggaran," kata Kalla, di Istana Wakil Presiden, Sabtu 15 Agustus 2015.
Pada Jumat lalu, Presiden Jokowi tidak meneken prasasti pembangunan gedung DPR seusai sidang nota keuangan di DPR. Prasasti ini dianggap sebagai simbol pembangunan tujuh gedung baru itu.
Rencana pembangunan gedung baru DPR menuai pro-kontra sejak digagas pada 2008. Pembangunan gedung 36 lantai, yang dilengkapi helipad, kamar tidur, dan kolam renang, itu akhirnya ditunda.
Staf Komunikasi Presiden Joko Widodo, Teten Masduki, mengatakan Jokowi ingin ada pembicaraan tuntas tentang rencana pembangunan gedung DPR. "Ini menyangkut dana yang sangat besar," ujar Teten. Ia menjelaskan, fokus pemerintah saat ini adalah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
Anggota Badan Anggaran DPR, Syaifullah Tamliha, mengatakan, jika pembangunan gedung DPR ditolak, ia berharap pemerintah membenahi fasilitas gedung lama. "Paling tidak, ruang rapat dibuat lebih canggih sehingga saat rapat tak perlu ada ketik manual, lalu dikopi manual juga," kata dia.
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Ahmad Dimyati Natakusuma, menyatakan bahwa batalnya Jokowi meneken prasasti belum bisa diartikan menolak menyetujui pembangunan gedung baru. "Ini bukan masalah setuju atau tidak setuju, hanya waktu saja yang belum tepat," tutur Dimyati.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan gedung sudah dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. "Yang penting RAPBN 2016 disetujui," kata Dimyati. Menurut dia, Jokowi menginginkan penganggaran gedung baru DPR lebih clear.
Wakil Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Djuned mengatakan, proyek penataan kawasan parlemen ini juga buat DPD. Djuned mengakui belum ada anggaran di RAPBN 2016 untuk proyek gedung. “Komitmen pendanaannya baru bisa terlihat setelah APBN diketok pada Oktober 2015,” katanya.
REZA ADITYA | TIKA PRIMANDARI | RIKY FERDIANTO | DINI PRAMITA | PUTRI ADITYOWATI | MUHAMAD RIZKI | ISTIQOMATUL
