Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Seleksi Pimpinan KPK, Calon Tersangka Tak Masuk Lis

image-gnews
Ketua Pansel Pimpinan KPK Destry Damayanti (kedua kanan) bersama anggota Pansel Natalia Subagyo (kiri), Yenti Garnasih (kedua kiri), Supra Wimbarti (kanan) memberikan keterangan pers di sela proses seleksi tahap ketiga calon Pimpinan KPK di Jakarta, 27 Juli 2015. TEMPO/IQBAL ICHSAN
Ketua Pansel Pimpinan KPK Destry Damayanti (kedua kanan) bersama anggota Pansel Natalia Subagyo (kiri), Yenti Garnasih (kedua kiri), Supra Wimbarti (kanan) memberikan keterangan pers di sela proses seleksi tahap ketiga calon Pimpinan KPK di Jakarta, 27 Juli 2015. TEMPO/IQBAL ICHSAN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI sudah memastikan tersangka dugaan korupsi yang akan diumumkan hari ini bukan calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi yang lolos tahap wawancara.

Kepastian itu disampaikan anggota panitia seleksi, Yenti Garnasih, kepada Badan Reserse ketika mengetahui ada calon yang bermasalah secara hukum. “Kami konfirmasikan, benar-enggak ada tersangka, kasus apa, sejak kapan kasus ditangani,” katanya saat dihubungi Minggu, 30 September 2015.

Menurut Yenti, polisi memberikan nama calon tersangka tersebut. Yenti lalu memastikan bahwa calon tersebut tak masuk daftar delapan orang yang besok akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Badan Reserse, kata Yenti, menjelaskan kepadanya bahwa polisi telah menetapkan status tersangka terhadap calon tersebut pada hari pertama wawancara peserta seleksi, Senin pekan lalu. Pada Jumat malam, Yenti menemui Komisaris Besar Agung Setya, Ketua Tim dari Kepolisian yang menelusur rekam jejak peserta. Dari situ, ia mendapat penjelasan. “Dua alat bukti yang firm baru ditemukan saat itu.”

Badan Reserse, kata Yenti, kemudian menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan pada 27 Agustus. Namun Yenti tetap tutup mulut ihwal kandidat yang akan dijadikan tersangka beserta kasusnya. Adapun Jaksa Agung Muda Pidana Khusus R. Widyo Pramono mengaku belum mengetahui ihwal penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan tersebut. “Saya belum dapat laporan dari Direktur Penuntutan, saya cek dulu,” ujar Widyo.

Badan Reserse Kriminal Polri berencana mengumumkan status tersangka dalam dugaan kasus korupsi atas seorang peserta seleksi pada hari ini. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Brigadir Jenderal Victor Simanjuntak sampai akhir pekan lalu hanya memberi petunjuk bahwa kandidat bukan berlatar belakang Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan seorang mantan pejabat. Sangkaannya adalah kasus korupsi. “Tunggu saja, ya,” kata Victor.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adanya peserta seleksi yang akan dijadikan tersangka ini terungkap setelah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso menyatakan akan meminta tanggung jawab panitia seleksi. Dia mempertanyakan apakah rekomendasinya dijadikan pertimbangan dalam penentuan calon pemimpin KPK.

“Saya akan tanya apakah rekomendasi kami dipakai atau tidak,” katanya di Mabes Polri, 25 Agustus lalu. “Kami bekerja dengan benar, bukan main-main. Jangan sekadar formalitas saja minta rekomendasinya.”

Namun Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan pengumuman tersangka tidak disampaikan hari ini. Polisi masih menunggu hasil seleksi delapan kandidat yang diserahkan panitia seleksi ke Presiden Joko Widodo. “Enggak besok,” ujar Badrodin. “Kami juga tidak bisa kasih tahu, nanti orang menduga-duga.”

Adapun pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji, berharap polisi mengumumkan tersangka sesuai dengan rencana. “Supaya tidak menimbulkan hiruk-pikuk dan ada kepastian hukum, baik bagi tersangka maupun kinerja panitia seleksi,” tuturnya.

LINDA TRIANITA | DEWI SUCI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


64 Orang Lolos Seleksi Pejabat KPK

18 Maret 2022

Anggota Ombdusman Adrianus Eliasta Meliala bersama 12 kementerian melakukan FGD terkair Perpres no.21 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) di Jakarta, 18 Juli 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra
64 Orang Lolos Seleksi Pejabat KPK

Adrianus mengatakan kandidat pejabat KPK itu akan mengikuti seleksi lanjutan, yaitu asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural.


Peserta Seleksi Jubir KPK Tak Ada yang Lolos

29 Januari 2021

 Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA
Peserta Seleksi Jubir KPK Tak Ada yang Lolos

Saat ini, jubir KPK masih sebatas pelaksana tugas, baik bidang pencegahan maupun penindakan.


Pansel KPK Menjelaskan Soal Etika Irjen Firli Bahuri

12 September 2019

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK periode 2019-2023 Yenti Ganarsih (kanan) bersama Wakil Ketua Indriyanto Seno Adji (tengah) dan anggota Mualimin Abdi (kiri) memberikan keterangan pers terkait hasil uji kompetensi capim KPK di Jakarta, Senin, 22 Juli 2019. Sebanyak 104 kandidat capim KPK telah lolos uji kompetensi dan selanjutnya akan mengikuti tes psikologi pada Minggu, 28 Juli 2019. ANTARA
Pansel KPK Menjelaskan Soal Etika Irjen Firli Bahuri

Irjen Firli, menurut Pansel Capim KPK Indriyanto Seno Adji, memiliki tingkat konsistensi terbaik.


Cerita Massa Pendukung Revisi UU KPK Bingung Isi Protes di DPR

11 September 2019

Massa aksi pendukung revisi UU KPK berdemonstrasi di depan Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Cerita Massa Pendukung Revisi UU KPK Bingung Isi Protes di DPR

Sunirah, 40 tahun, berdandan dari pukul 10.00 WIB pada Selasa pagi, sebelum ikut demo mendukung revisi UU KPK.


Anggota DPR Masinton: KPK Tak Perlu Lagi Tangani Kasus Ecek-ecek

2 September 2019

Anggota Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Masinton Pasaribu dalam Dialog Empat Pilar, yang berlangsung di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019. (dok MPR RI)
Anggota DPR Masinton: KPK Tak Perlu Lagi Tangani Kasus Ecek-ecek

Setelah 10 nama capim KPK diumumkan, Komisi III DPR akan meminta masukan masyarakat terkait rekam jejak 10 nama tersebut.


Alexander Marwata Merasa Belum Berhasil Pimpin KPK, Kenapa?

27 Agustus 2019

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap anggota jaksa, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019. Dalam OTT tersebut, KPK menyita barang bukti uang Rp 110,8 juta. TEMPO/Imam Sukamto
Alexander Marwata Merasa Belum Berhasil Pimpin KPK, Kenapa?

KPK, kata dia, harusnya menjadi trigger mechanism penegak hukum lain seperti polisi dan jaksa agar tidak korupsi.


Koalisi Antikorupsi Curigai Pansel KPK Bentukan Jokowi

18 Mei 2019

Seorang mahasiswa membentangkan sebuah poster dalam aksi solidaritas peringatan dua tahun kasus kekerasan terhadap Novel Baswedan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 11 April 2019. Wadah Pegawai KPK menuntut Presiden RI Joko Widodo untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF) Independen untuk menghentikan teror terhadap pegawai KPK, sebagai komitmen dalam memberantas korupsi di Indonesia.  TEMPO/Imam Sukamto
Koalisi Antikorupsi Curigai Pansel KPK Bentukan Jokowi

Koalisi Antikorupsi mencurigai pansel KPK bentukan Jokowi sebagai kompromi elit


Kata Pukat UGM Soal Nama-nama Panitia Seleksi KPK

18 Mei 2019

Ilustrasi Gedung KPK
Kata Pukat UGM Soal Nama-nama Panitia Seleksi KPK

Dari komposisi panitia seleksi KPK itu tak terlihat apa yang dikehendaki Presiden Jokowi untuk menjawab kebutuhan KPK empat tahun ke depan.


Fahri Desak Febri Diansyah Diganti, ICW: Itu Penilaian Pribadi  

15 Agustus 2017

Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo memberikan keterangan pers usai mengisi acara. TEMPO/Vindry Florentin
Fahri Desak Febri Diansyah Diganti, ICW: Itu Penilaian Pribadi  

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan usul Fahri Hamzah soal penggantian juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai penilaian pribadi.


Penyebab Fahri Hamzah Sarankan Juru Bicara KPK Segera Diganti  

14 Agustus 2017

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menemui wartawan di Media Center DPR setelah rapat pimpinan yang membahas pergantian dirinya sebagai wakil ketua. Senin, 25 April 2016. TEMPO/Ahmad Faiz
Penyebab Fahri Hamzah Sarankan Juru Bicara KPK Segera Diganti  

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyarankan juru bicara KPK segera diganti karena lebih cocok dijabat penyidik.