Kabut Asap Belum Berlalu, Perlukah Status Bencana Nasional?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan umat Muslim melaksanakan salat Idul Adha dengan berselimut kabut asap di Bundaran Air Mancur Masjid Agung SMB II Palembang, Sumatera Selatan, 24 September 2015. Berdasarkan data dari BMKG Jarak pandang di kota Palembang turun hingga 100 meter. ANTARA/Nova Wahyudi

    Ribuan umat Muslim melaksanakan salat Idul Adha dengan berselimut kabut asap di Bundaran Air Mancur Masjid Agung SMB II Palembang, Sumatera Selatan, 24 September 2015. Berdasarkan data dari BMKG Jarak pandang di kota Palembang turun hingga 100 meter. ANTARA/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah masih menunggu laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyikapi dampak kabut asap terhadap masyarakat sebagai darurat bencana nasional.

    "Presiden terus terang sudah ke daerah. Saya juga mendampingi di Sumatera dan Kalimantan, jadi sudah tahu persoalannya. Dan sekarang ini sudah ada tim di lapangan, dikoordinasikan oleh BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Negara, Selasa 29 September 2015.

    Baca juga:
    Gamelan Diklaim Malaysia dan ATP, Begini Reaksi Netizen
    NU, Muhammadiyah, dan LDII Berdemo Tuding PKI Pengkhianat

    Pramono mengatakan pemerintah masih menunggu syarat dari BNPB dalam menetapkan status bencana nasional. Menurut dia, pemerintah belum akan mengevakuasi warga. Evakuasi baru dilakukan apabila ketebalan kabut asap memang sangat membahayakan.

    Meski pemerintah belum menetapkan bencana nasional, sejumlah kepala daerah telah menetapkan tanggap darurat asap. Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sudah menetapkan status darurat sejak 15 September 2015. Sedangkan pelaksana tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, memperpanjang status darurat. "Status darurat kami perpanjang selama 14 hari ke depan," kata Arsyadjuliandi di Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.

    Selanjutnya...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.