Kasus Bambang Widjojanto, Jokowi Janjikan Jalan Tengah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bambang Widjojanto (kanan), memasuki gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 3 Februari 2015. Hingga saat ini Presiden Jokowi belum mengeluarkan menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara Bambang. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Bambang Widjojanto (kanan), memasuki gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 3 Februari 2015. Hingga saat ini Presiden Jokowi belum mengeluarkan menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara Bambang. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kasus yang menjerat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto terus menguat. Presiden Jokowi, seperti disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan, sedang mencari jalan keluar soal itu.

    Presiden, kata Luhut, menginginkan solusi yang tidak mempermalukan salah satu pihak, yaitu Polri ataupun Bambang. "Yang penting sekarang gimana cari way out yang pas, biar semua juga enak, tidak ada yang dipermalukan," katanya.

    Bambang ditangkap penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pada 23 Januari lalu dan ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan memerintahkan pemberian kesaksian palsu dalam sidang sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada 2010. Saat itu, Bambang adalah pengacara salah satu pihak yang berperkara.

    Kasus Bambang saat ini sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tapi belum dilimpahkan ke pengadilan untuk disidang. Untuk menghentikan kasus ini, bisa dilakukan upaya deponering atau pengenyampingan kasus hukum demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung.

    Langkah ini pernah diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus yang menjerat Wakil Ketua KPK Bibit Samat Riyanto dan Chandra M. Hamzah pada 2009. Yudhoyono memerintahkan penghentian kasus dan Jaksa Agung kemudian mengeluarkan deponering.

    Desakan terbaru untuk deponering perkara yang menjerat Bambang disampaikan sedikitnya 44 tokoh agama, Ahad lalu. Dalam surat terbuka, mereka mendesak Presiden menghentikan upaya kriminalisasi terhadap sejumlah petinggi KPK dan pegiat antikorupsi. Selain Bambang, proses hukum serupa dialami Ketua KPK nonaktif Abraham Samad dan penyidik KPK, Novel Baswedan.

    Koordinator Nasional Gerakan GusDurian Indonesia, Alissa Wahid, mengatakan, melalui surat terbuka itu, para tokoh lintas agama mengharapkan Presiden Jokowi berani menghentikan proses kriminalisasi terhadap para pegiat antirasuah. Alissa menilai kriminalisasi ini terjadi setelah KPK mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan petinggi Polri.

    Sebelumnya, Jumat lalu, 72 akademikus dari berbagai perguruan tinggi mengirimkan surat terbuka serupa kepada Jokowi. Mereka meminta Presiden memerintahkan Jaksa Agung menghentikan kasus yang menjerat Bambang. Menurut mereka, tidak ada cukup alasan untuk melanjutkan penyelidikan kasus Bambang, selain soal banyaknya pelanggaran hukum dalam penetapannya sebagai tersangka.

    Menanggapi surat terbuka itu, Jokowi mengatakan akan mempertimbangkannya. "Masukan yang baik. Nanti saya pertimbangkan," kata Jokowi saat berada di Sukoharjo, Jawa Tengah, seperti dilansir Antara, Sabtu lalu.

    Kuasa hukum Bambang Widjojanto, Asfinawati, menyampaikan apresiasi mendalam atas luasnya dukungan publik bagi kliennya. “Dukungan ini menguatkan pandangan kami bahwa kasus Bambang Widjojanto itu bentuk kriminalisasi,” katanya.

    Luhut Panjaitan mengatakan bahwa Presiden masih menimbang solusi dalam kasus Bambang. "Kita pahamlah. Nanti kita cari solusi yang paling baik gimana. Tidak usah dibesar-besarkan," kata Luhut.

    ANANDA TERESIA | AVIT HIDAYAT | INEZ CHRISTYASTUTI HAPSARI | MITRA TARIGAN | ABDUL MANAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspada, Penyakit Yang Terabaikan Saat Pandemi Covid-19

    Wabah Covid-19 membuat perhatian kita teralihkan dari berbagai penyakit berbahaya lain. Sejumlah penyakit endemi di Indonesia tetap perlu diwaspadai.