Jaksa Agung Punya Tiga Opsi Kasus Bambang Widjojanto

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur Sumatera Utara, T Erry usai menjalani pemeriksaan oleh Tim penyidik satuan tugas khusus (Satgasus) Kejaksaan Agung di Jakarta, 5 Agustus 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Wakil Gubernur Sumatera Utara, T Erry usai menjalani pemeriksaan oleh Tim penyidik satuan tugas khusus (Satgasus) Kejaksaan Agung di Jakarta, 5 Agustus 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung H.M. Prasetyo menghormati sikap Presiden Joko Widodo yang memberikan tanggapan atas dukungan 72 akademikus yang meminta agar kasus Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dihentikan. Kejaksaan Agung belum menentukan sikap dalam kasus itu, tapi mengaku punya tiga opsi dalam menyelesaikannya.

    Dalam pernyataannya menanggapi surat terbuka 72 akademikus tersebut, Jokowi, saat di Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu lalu, menyatakan hal itu merupakan masukan yang baik dan berjanji akan mempertimbangkannya.

    Menurut Prasetyo, pernyataan Presiden itu hanya berupa imbauan. "Tidak masalah kan memberikan imbauan kepada masyarakat," kata Prasetyo saat ditemui di Cipayung, Jakarta Timur, Selasa 6 Oktober 2015.

    Prasetyo mengatakan hingga kini Kejaksaan Agung belum bersikap atas desakan publik itu. "Ada tiga hal kemungkinan penyelesaiannya," katanya. Penyelesaian pertama, kasus Bambang dilanjutkan ke pengadilan.

    Pilihan kedua, berkas kasus Bambang akan dipelajari oleh jaksa penuntut umum, apakah kasus yang berkasnya masih di Pengadilan Jakarta Pusat itu memenuhi syarat atau tidak. "Pilihan ketiga, saya sebagai Jaksa Agung akan memberikan deponering," katanya.

    Prasetyo mengaku belum memutuskan tindakan apa yang akan diambilnya. "Nanti dilihat mana pilihan yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus ini. Yang pasti, kami akan menyelesaikannya," katanya.

    Bambang ditangkap penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pada 23 Januari lalu dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus terkait dengan kesaksian palsu dalam sidang sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada 2010. Saat itu, Bambang adalah pengacara salah satu pihak yang beperkara.

    Dalam surat terbuka kepada Presiden, 72 akademikus itu menyodorkan sejumlah argumentasi yang menyatakan bahwa kasus Bambang tak layak diteruskan. Argumennya antara lain: tuduhan itu terjadi ketika ia melaksanakan profesinya sebagai penasihat hukum, yang menurut Undang-Undang Advokat ia tidak dapat dituntut saat membela klien di pengadilan; hasil pemeriksaan Persatuan Advokat Indonesia tak menemukan saksi yang mengindikasikan pelanggaran Bambang.

    Para akademikus itu juga mengutip rekomendasi Ombudsman RI dan ringkasan hasil pemeriksaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menemukan adanya pelanggaran prosedur saat polisi menangkap Bambang. Alat bukti oleh polisi juga dinilai cacat secara hukum dan tidak memiliki nilai pembuktian.

    Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J. Kristiadi, menilai kasus Bambang lebih baik bergulir ke pengadilan. Ia yakin Bambang bisa lepas dari tuntutan jaksa. "Sangat politis," kata Kristiadi. Jika putusan sudah keluar dan Bambang dinyatakan bebas, hasil itu akan bisa membuat polisi berbenah. "Mereka jadi belajar, harus berhati-hati menetapkan tersangka dalam satu kasus," katanya.

    MITRA TARIGAN | HUSSEIN ABRI YUSUF | LINDA TRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.