TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa nama pejabat teras di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo disebut dalam daftar klien Mossack Fonseca. Firma hukum asal Panama ini menjadi sorotan dunia lantaran membantu pendirian perusahaan cangkang di negara-negara suaka pajak. Penelusuran Tempo menemukan keberadaan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dalam bocoran dokumen.
Nama Luhut muncul di antara 11,5 juta file Panama Paper. Dia tercatat sebagai direktur tunggal Mayfair International Ltd, sebuah perusahaan kotak pos di Republik Seychelles, negara kepulauan di tengah Samudra Hindia—sekitar 930 mil dari garis pantai daratan Afrika Timur.
Satu bundel berkas tersebut juga menunjukkan Mayfair International dimiliki oleh PT Persada Inti Energi dan PT Buana Inti Energi. Persada dan Buana, secara langsung ataupun tidak langsung, terkoneksi dengan Luhut. Dalam berkas Panama Papers, kedua perusahaan berkantor di lantai tiga gedung Graha Binakarsa, Jalan H R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Ketika Tempo menyambangi lokasi tersebut pada Selasa pekan lalu, kantor itu diisi oleh perusahaan lain, dan menurut seorang petugas keamanan, “Orang gedung di sini tahunya kedua perusahaan itu milik Pak Luhut.”
Akta perubahan anggaran dasar Persada pada 2012 menyebut dua pemegang saham: PT Pelita Buana Karya dan Elizabeth Prasetyo Utomo. Elizabeth adalah mantan direktur keuangan di PT Toba Bara Sejahtra Tbk periode 2008-2009. Adapun salinan putusan Mahkamah Agung pada 2012 menyebut Davit Togar Pandjaitan, putra Luhut, sebagai Direktur Umum Buana Inti Energi. Kala itu, Buana bersengketa perdata dengan mitra bisnisnya, PT Bangun Bejana Baja.
Ditemui Tempo pada Kamis lalu, Luhut membantah pernah terlibat dalam pendirian Mayfair International Ltd. “Saya tidak kenal,” ujarnya soal PT Persada Inti Energi. “Saya baru punya uang pada 2009.” (Baca juga majalah Tempo: “Cangkang Luhut di Pojok Afrika”)
Direktur Eksekutif Kemitraan Monica Tahuhandaru berharap Luhut menjelaskan keberadaan perusahaan cangkang yang menyebutnya sebagai direksi. Bahkan, menurut dia, “Seorang pejabat harus transparans sebelum menjabat.”
AGOENG WIJAYA | MITRA TARIGAN | ISTMAN MP
