Presiden Jokowi Perintahkan Aparat Hentikan Represi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aliansi ormas dan LSM anti-komunis berunjukrasa di depan Gedung Sate Bandung, 30 September 2015. Dalam aksinya pengunjukrasa menolak kehadiran Komunisme gaya baru dan mengecam segala bentuk kerjasama dengan pemerintahan Tiongkok. ANTARA/Agus Bebeng

    Aliansi ormas dan LSM anti-komunis berunjukrasa di depan Gedung Sate Bandung, 30 September 2015. Dalam aksinya pengunjukrasa menolak kehadiran Komunisme gaya baru dan mengecam segala bentuk kerjasama dengan pemerintahan Tiongkok. ANTARA/Agus Bebeng

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan kebebasan berpendapat harus menjadi prioritas dalam upaya pencegahan penyebaran paham komunis. Lewat juru bicara kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo, Jokowi meminta aparat keamanan tidak bertindak berlebihan dalam menegakkan Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Larangan Penyebaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. "Aparat yang dianggap kebablasan justru harus dihentikan," kata Johan di Istana Kepresidenan, Kamis 12 Mei 2016.

    Pernyataan tersebut mengklarifikasi kabar bahwa Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar upaya penyebaran komunisme ditindak sesuai dengan hukum pada Selasa lalu. Adanya perintah tersebut diungkapkan oleh Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti yang dibenarkan oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso. 

    Instruksi itu menuai kecaman karena dianggap melegalisasi serangkaian tindakan represif aparat keamanan terhadap sejumlah individu dan kegiatan hanya karena dicurigai berbau paham komunis. Rabu lalu, misalnya, Kepolisian Resor Grobogan, Jawa Tengah, menyita sejumlah buku sejarah dan buku tentang tokoh PKI.

    Johan menjelaskan, arahan Presiden Joko Widodo bermula dari adanya pengaduan tokoh masyarakat dan agama yang khawatir terhadap kebangkitan PKI. Presiden kemudian meminta aparat menjalankan TAP MPRS Nomor XXV/1966. "Namun rupanya ada kelompok yang menganggap sikap aparat berlebihan saat melakukan pelarangan," kata Johan. "Kami kira Panglima TNI dan Kapolri bisa menerjemahkan itu dengan baik."

    Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Suparman Marzuki, khawatir fobia kebangkitan komunisme justru akan mengulang peristiwa pelanggaran HAM selepas peristiwa 30 September 1965. "Kesalahan sikap pemerintah bisa menimbulkan konflik horizontal dan kecaman baru dari dunia internasional," kata Suparman, yang juga bekas Ketua Komisi Yudisial itu.

    Adapun Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq berharap TNI dan kepolisian tak reaktif menanggapi isu komunisme yang beredar akhir-akhir ini. Apalagi sampai menangkap seseorang hanya karena mengenakan atribut berlambang palu dan arit. "Ini era terbuka," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, kemarin.

    Perintah Presiden Jokowi ini memang belum langsung terlihat hasilnya. Sebab, gerakan mewaspadai penyebaran paham komunis oleh institusi keamanan telah menyebar ke daerah. Kepolisian RI, TNI, dan BIN terus mengendus kegiatan yang berbau komunisme.

    "Jangankan gerakan, hal sekecil apa pun kami tindak," kata Kepala Penerangan Komando Daerah Militer III Siliwangi Letnan Kolonel Desi Ariyanto, kemarin. Sebaliknya, sejumlah lembaga pegiat demokrasi menyatakan sikapnya bakal melawan segala bentuk pengebirian hak asasi manusia.

    ADITYA BUDIMAN | DEWI SUCI | FRANSISCO ROSARIANS | ISTMAN M.P | IQBAL T. LAZUARDI | AGOENG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.