Deretan Kasus Ancam Ketua Baru Golkar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum terpilih Partai Golkar, Setya Novanto dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengibarkan bendera partai saat penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 17 Mei 2016. Setya Novanto memilih Idrus Marham tetap sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar. TEMPO/Johannes P. Christo

    Ketua Umum terpilih Partai Golkar, Setya Novanto dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengibarkan bendera partai saat penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 17 Mei 2016. Setya Novanto memilih Idrus Marham tetap sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar. TEMPO/Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Jakarta - Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, menggantikan Aburizal Bakrie. Namun hingga kini sedikitnya tiga kasus hukum masih mengancam bekas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan bendahara umum partai berlambang beringin tersebut.

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarief mengatakan Komisi belum berhenti mengembangkan pengusutan kasus korupsi pembangunan sarana Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau dan pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). "Semua masih berjalan," kata Laode Selasa 17 Mei 2016.

    Sejak terungkap tiga tahun lalu, kasus pembangunan venue PON XVIII Riau menyeret nama Setya. KPK sempat menggeledah dan memeriksa Setya dalam dugaan adanya aliran dana sebesar Rp 900 juta ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk memuluskan anggaran PON Riau di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namanya juga disebut dalam putusan terhadap terdakwa Rusli Zainal, mantan Gubernur Riau yang dipidana 14 tahun penjara.

    Adapun pada kasus e-KTP, tudingan terhadap Setya datang dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Menurut Nazaruddin, Setya terlibat dalam penggelembungan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun dalam proyek berbiaya Rp 5,9 triliun tersebut.

    Laode enggan berbicara soal pengusutan terhadap dugaan keterlibatan mantan Ketua DPR itu. "Kami berharap ketua umum terpilih bisa membawa Golkar menjadi partai modern dan menjunjung nilai antikorupsi," ujar Laode, menanggapi terpilihnya ketua baru Golkar.

    Namun seorang penyidik mengungkapkan bahwa modal terkuat menyeret Setya ada di penyidikan kasus e-KTP. "Karena sudah kesaksian (Nazaruddin)," ujarnya. Sejauh ini, KPK baru menetapkan seorang tersangka, yakni bekas Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto.

    Setya terpilih menjadi Ketua Umum Golkar setelah mengungguli tujuh pesaingnya dalam voting tertutup kemarin dinihari. Pria kelahiran Bandung, 61 tahun lalu, itu mengantongi 277 suara dari total 554 suara dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar yang digelar sejak Ahad lalu di Nusa Dua, Bali.

    Ketika ditemui di lokasi Munaslub, Setya hanya tersenyum, menolak menjawab saat disinggung soal namanya yang terseret dalam banyak kasus tersebut. Dia hanya menyatakan tetap berhubungan baik dengan Presiden Joko Widodo ketika ditanyakan ihwal pencatutan nama dalam kasus "Papa Minta Saham".

    Kasus yang terakhir tersebut dilatarbelakangi pertemuan antara dia, Mohamad Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin pada Juni 2015. Meski terhambat, Kejaksaan Agung belum menghentikan penyelidikan dugaan permufakatan jahat dan percobaan korupsi dalam pertemuan itu. "Riza Chalid kan belum dimintai keterangan," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Arminsyah, kemarin. "Keterangannya masih dibutuhkan karena ini kan obrolan mereka bertiga."

    Idrus Marham, politikus yang baru ditunjuk oleh Setya menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Partai Golkar, berkukuh bosnya tak bersalah. "Kalau enggak bersalah, kan enggak apa-apa," kata Idrus.

    FRANSISCO ROSARIANS | HUSSEIN ABRI | DEWI SUCI | AGOENG

    Baca juga:
    Ini Kepengurusan Golkar Pimpinan Setya Novanto
    Gadis Brasil Rayu Messi dan Pique dengan Foto Syur

    Ingin Undang Ahok, Pria Ini Berenang Seberangi Ciliwung


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.