Dugaan Korupsi di MA, KPK Merangkai Dokumen Basah dan Robek

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tin Zuraida.

    Tin Zuraida.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Tin Zuraida, istri Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, berupaya menyembunyikan sejumlah dokumen kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Indikasi itu terkuak pada Rabu pekan lalu, ketika penyidik KPK mengorek keterangan dari Tin.

    Dalam pemeriksaan selama 11 jam itu, Tin diminta menjelaskan ihwal berbagai dokumen. Salah satunya dokumen yang disita dari rumah dan ruang kerja Nurhadi oleh tim penyidik. Sejumlah dokumen itu dalam kondisi basah dan robek. "Penyidik KPK memiliki keahlian untuk menyusun mozaik potongan informasi," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, kemarin.

    Saut tak bersedia menjelaskan informasi serta isi dokumen itu. Yang jelas, dokumen itu diperoleh penyidik saat menggeledah rumah Nurhadi pada April lalu. Ketika itu, tim KPK melihat gerak-gerik janggal Tin saat ia keluar dari kamar dengan tangan terlipat. Menurut seseorang yang menyaksikan peristiwa tersebut, Tin mengaku hendak mengambil pakaian dalam.

    Belakangan diketahui, dokumen basah dan robek yang dibawa KPK sebelumnya tersimpan di balik baju tidur Tin. Penyidik lantas mengumpulkan serpihan dokumen itu dan merangkainya hingga bisa dibaca kembali. Dalam penggeledahan, Nurhadi diduga berupaya menghilangkan dokumen dan uang. KPK menyita duit tunai dalam sejumlah mata uang senilai Rp 1,7 miliar. Kepada penyidik, Nurhadi membantah dugaan membuang sesuatu lewat toilet.

    Tin tidak menanggapi pertanyaan wartawan setelah diperiksa KPK pada Rabu pekan lalu itu. Pada Sabtu lalu dan kemarin, Tempo dua kali mendatangi rumah Nurhadi di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan, untuk meminta konfirmasi, tapi tak berhasil. Seorang penjaga rumah bernama Hendro mengatakan baik Nurhadi maupun Tin tidak ada di rumah.

    Menurut Saut, penyidik KPK belum menetapkan tersangka baru dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebab, saat ini penyidik masih mengumpulkan minimal dua alat bukti. "Kami berpendirian conviction rate harus 100 persen. Artinya, orang yang dibawa ke pengadilan harus bisa kami buktikan.”

    Komisi antirasuah telah menetapkan dua tersangka, yaitu panitera yang juga Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution; dan Direktur PT Kreasi Dunia Keluarga, Doddy Aryanto Supeno. Mereka ditangkap ketika bertransaksi serah-terima uang pada 20 April lalu.

    MUHAMAD RIZKI | FRANCISCO ROSARIANS | MAYA AYU | ANTARA

    Berita lainnya:
    Berat Badan Naik Saat Puasa Itu Tidak Sehat

    Tidur Siang untuk Anak 4 Tahun Kurang Penting?

    Sebelum Meninggal, Jantung Muhammad Ali Berdenyut 30 Menit


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.