Imigrasi Telusuri Kewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri ESDM Archandra Tahar. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Menteri ESDM Archandra Tahar. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Hubungan Masyarakat Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Heru Santoso mengatakan lembaganya sedang memastikan status kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar lewat pengecekan paspor yang bersangkutan. "Kami sedang periksa data perlintasan imigrasi beliau (Arcandra)," kata dia, Ahad 14 Agustus 2016.

    Data perlintasan adalah administrasi soal keluar-masuknya warga negara yang datang atau keluar dari Indonesia. “Dari data ini, kita bisa lihat paspor mana yang digunakan beliau (Arcandra)," kata Heru. Namun ia tidak bersedia memastikan kapan pengecekan data itu akan selesai. "Tunggu saja, nanti akan kami publikasikan."

    Arcandra diduga memiliki dua status kewarganegaraan, yakni Indonesia dan Amerika Serikat. Dugaan soal itu merebak dalam lalu lintas percakapan di media sosial sejak Sabtu lalu. Salah satu materi informasi yang ada menyatakan Arcandra telah 20 tahun bermukim di Negara Paman Sam itu. Kemudian, pada Maret 2012, ia disumpah menjadi warga negara Amerika Serikat atau menjalani naturalisasi.

    Kepada wartawan, Arcandra mengklaim dirinya berkewarganegaraan Indonesia. “Paspor (Indonesia) saya masih valid," kata dia, di Kementerian ESDM, Jakarta. (Baca: Menteri ESDM: Saya WNI, Silakan Cek Paspor Saya)

    Dalam acara Jambore Nasional Pramuka, Presiden Joko Widodo lewat Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan status Arcandra sebagai warga negara Indonesia masih sah. Paspor Indonesia milik Arcandra masih berlaku sampai 2017. “Pak Presiden yang meminta beliau pulang,” ujar dia.

    Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan Arcandra bisa kehilangan status WNI-nya jika memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat atas kemauan sendiri atau secara sukarela mengangkat janji setia kepada negara tersebut. Ia merujuk pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

    Dengan demikian, Arcandra tak memenuhi syarat untuk menjadi menteri sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menegaskan menteri harus memenuhi persyaratan sebagai WNI. “Kalau tetap dipertahankan, ya melanggar undang-undang.”

    Jika Arcandra pernah mengungkapkan janji setia kepada Amerika, pakar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti, mengatakan butuh waktu minimal 5 tahun jika tinggal terus-menerus di Indonesia atau 10 tahun jika tinggal secara terputus-putus untuk mendapatkan status WNI sesuai dengan Pasal 9 butir b Undang-Undang Kewarganegaraan.

    Namun, Susi mengatakan, di lapangan, naturalisasi pemain sepak bola dilakukan tanpa memenuhi syarat tinggal di Indonesia minimal 5 tahun. “Tapi bila hal itu juga terjadi pada seorang pejabat setingkat menteri, pemerintah telah melanggar prinsip kehati-hatian," kata dia.

    Berkaitan dengan status kewarganegaraan Arcandra, Tempo berusaha meminta konfirmasi kepada Konsulat Jenderal RI di Houston, Texas, Amerika Serikar, Henk Saroinsong. Namun telepon dan pesan pendek Tempo tak direspons. Adapun juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia yang dihubungi tidak bersedia berkomentar soal masalah ini karena terkait dengan privasi.

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meminta pemerintah melakukan investigasi soal status kewarganegaraan Arcandra. "Untuk memastikan Arcandra memang tidak pernah memiliki kewarganegaraan asing," katanya.

    MITRA TARIGAN | VINDRY FLORENTIN | AMIRULLAH

    Berita lainnya:
    Jokowi: Jangan Gunakan Medsos untuk Mencela dan Mencaci

    Tragis, Pelajar AS Bunuh Diri Setelah Di-bully dan Guru Diam

    Jam 'Tanggung' Bikin Mengantuk di Kantor, Kapan Itu Terjadi?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.