TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus dugaan penyalahgunaan kawasan hutan lindung dalam penerbitan izin oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam kepada perusahaan tambang nikel PT Anugrah Harisma Barakah. Tak tertutup kemungkinan tim penyidik akan memanggil sejumlah pejabat pemerintah pusat yang berkaitan dengan wilayah konsesi tersebut.
"Penyidik KPK akan meminta keterangan dari semua pihak yang relevan dengan kasus, ada kemungkinan memeriksa pejabat kementerian terkait," kata pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, Rabu 24 Agustus 2016.
Selasa lalu, KPK menetapkan Gubernur Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penerbitan sejumlah perizinan kepada PT Anugrah Harisma Barakah. Nur Alam diduga menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri dengan menerima kick back dalam penerbitan izin pada 2008-2010.
KPK belum mengungkapkan dengan detail duit yang diterima Nur Alam. Komisi antirasuah hanya menyebutkan, kasus ini masih berkaitan dengan kasus yang pernah dihentikan penyelidikannya oleh Kejaksaan pada 2014 meski telah mengantongi laporan hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Dalam laporan yang diperoleh juga oleh Tempo, tergambar aliran dana senilai total US$ 4,5 juta dari sebuah perusahaan perdagangan nikel di Hong Kong ke rekening Nur Alam. Perusahaan di Hong Kong tersebut merupakan mitra dagang PT Billy Indonesia, pemegang konsesi tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
Belakangan, Billy Indonesia diketahui sebagai perusahaan yang terafiliasi dengan Anugrah Harisma. Konsesi tambang Anugrah Harisma dianggap menabrak sejumlah ketentuan. "Ada kawasan yang diduga masuk wilayah hutan lindung," kata seorang penegak hukum KPK.
Adanya kawasan hutan lindung yang diterabas oleh Nur Alam tampak jika peta konsesi tambang Anugrah Harisma di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, dipadukan dengan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasilnya, ada sekitar 550 hektare bagian kawasan hutan lindung masuk di lahan tambang.
Kemarin, KPK melanjutkan pemeriksaan maraton di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Salah seorang yang dipanggil--namun tak tampak hadir--ialah Staf Ahli Bidang Pembangunan Sekretariat Daerah Sulawesi Tenggara, Amal Jaya, yang merupakan mantan Kepala Dinas Kehutanan.
November tahun lalu, Amal juga pernah dimintai keterangan oleh penyelidik KPK. "Saya ditanya mengenai aturan terkait dengan prosedur pengubahan status kawasan hutan," katanya saat ditanya seusai pemeriksaan ketika itu.
Tempo berupaya meminta konfirmasi kepada Nur Alam dengan mendatangi rumahnya di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Didi Supriyanto, penjaga rumah, mengatakan majikannya sedang berada di luar. "Bapak sedang ada ujian doktor, diusahakan pekan depan dapat bertemu," katanya.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, yang menjabat Menteri Kehutanan pada saat Nur Alam menerbitkan izin produksi tambang kepada PT Anugrah Harisma, mengklaim tidak mengetahui bahwa izin tersebut bermasalah. "Soal itu, harus tanya ke Kementerian Kehutanan," kata dia, kemarin.
Zulkifli, yang juga kolega Nur Alam di Partai Amanat Nasional, menyatakan tak keberatan jika KPK memintanya memberikan keterangan. "Saya menghormati proses hukum. Mari lihat perkembangannya seperti apa."
MUHAMAD RIZKI | LINDA TRIANITA | ROSNIAWANTY (KENDARI)
Berita lainnya:
Dianggap Psikopat oleh Lulung, Ahok: Jangan Macam-macam Sama Gua
Netizen Penghina Jokowi Kini Berurusan dengan Polda Sumatera Utara
Bolt Terlibat Skandal Asmara dengan Bekas Istri Bos Narkoba
