PDIP Tak Minta Mahar, tapi Ahok Dipaksa...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menandatangani kontrak politik yang berisi bahwa keduanya sah diusung PDIP dalam pilkada DKI 2017, di Jakarta, 20 September 2016. TEMPO/Friski Riana

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menandatangani kontrak politik yang berisi bahwa keduanya sah diusung PDIP dalam pilkada DKI 2017, di Jakarta, 20 September 2016. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat diminta membiayai sendiri kampanye untuk pemilihan Gubernur Jakarta 2017. “Kami tak punya cukup dana,” kata Basarah, Rabu 21 September 2016.

    Menurut Basarah, Basuki alias Ahok “dipaksa menyatakan kesediaannya membiayai kampanye” sebagai komitmen calon kepala daerah dari PDI Perjuangan karena itu merupakan aturan partai. Aturan tersebut tertuang dalam peraturan partai nomor 4 tahun 2015 untuk konsolidasi dan menggerakkan struktur partai dengan sanksi mandat dicabut jika calon tak menyetorkan dana.

    Meski begitu, Basarah menegaskan bahwa aturan itu tak bisa diartikan sebagai mahar calon yang diusung kepada partai. “Mahar politik berbeda sama sekali dengan pendanaan operasional pemenangan kampanye,” ujarnya.

    Ahok mengakui ada sejumlah permintaan elite PDIP sebelum pemberian dukungan dalam pertemuan di rumah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dua malam lalu. Soal uang juga dibicarakan. “Tapi bukan mahar. Mereka tahu saya bokek sejak dulu,” katanya.

    Ahok tak menegaskan apakah ia akan memenuhi permintaan dana kampanye tersebut. Seusai pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta, kemarin, ia tak menjawab pertanyaan soal itu. Adapun PDIP segera bergerak ke bawah dengan memerintahkan seluruh kader di Jakarta agar mengenalkan pasangan ini ke calon pemilih.

    Ketua PDIP Bidang Perekonomian, Hendrawan Supratikno, mengatakan sebanyak 108 kader PDIP anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah diterjunkan ke setiap kelurahan untuk mengenalkan Ahok-Djarot. “Selama empat bulan ke depan, semua bergerak menyukseskan pasangan yang diusung PDIP,” kata Hendrawan.

    PDIP telah resmi mendaftarkan Ahok-Djarot ke Komisi Pemilihan Umum Daerah. PDIP menjadi partai pengusung bersama Partai Golkar, NasDem, dan Hanura dengan total 52 kursi parlemen. Menurut Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Golkar Judistira Hermawan, tiga partai ini harus menyusun ulang tim kampanye dengan masuknya PDIP.

    Dalam rencana tiga partai, kata Judistira, tim yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Nusron Wahid, itu akan membentuk Rumah Sahabat Ahok-Djarot di tiap kecamatan dan kelurahan. “Rumah pemenangan ini sebagai lumbung informasi program Ahok-Djarot,” katanya.

    Di Jakarta, ada 42 kecamatan dan 265 kelurahan. Judistira mengakui dana yang dibutuhkan untuk keperluan itu tak sedikit. Namun ia enggan memberi tahu soal sumber dan jumlah anggaran yang dibutuhkan. "Itu belum kami hitung. Masih harus dibahas bersama partai lain,” ucapnya.

    Meski Ahok-Djarot telah didaftarkan, empat partai pengusung belum menyerahkan susunan tim sukses. Anggota tim yang dipimpin Nusron berasal dari tiga partai. Adapun PDIP telah menyusun tim sukses sendiri. “Akan kami bahas lagi,” ujar Nusron. “Bisa jadi tak berubah.”

    Ketua Pemilihan Umum Daerah Jakarta, Sumarno, mengatakan pendaftaran calon ditunggu hingga 4 Oktober mendatang. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Andreas Pareira mengatakan susunan tim kampanye masih akan dibahas bersama tiga partai. "Itu soal teknis, bisa dibicarakan lagi," kata dia.

    DEVY ERNIS

    Berita lainnya:
    Ada Kisah Gatot Brajamusti dengan Marcella Zalianty, Begini
    Muncikari Robbie Ungkap Artis Ini Dapat Mobil dari Pelanggan
    Mario Teguh Terancam Pidana Penelantaran Anak, Ini Alasannya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.